FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
17 05-2018

1033

Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation (FM) Untuk Keperluan Khusus

SIARAN PERS NO. 113/HM/KOMINFO/05/2018
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS No. 113/HM/KOMINFO/05/2018

Tentang

Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation (FM) Untuk Keperluan Khusus

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo telah menandatangani Surat Edaran Dirjen PPI Nomor 02 Tahun 2018  tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran FM Untuk Keperluan Khusus pada tanggal 9 Mei 2018.

Surat Edaran tersebut di atas diterbitkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, Menteri dapat mengutamakan pendirian Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus radio siaran bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan/atau kebencanaan, berdasarkan pada pertimbangan:

  1. Kebutuhan masyarakat;
  2. Ketersediaan kanal frekuensi radio siaran FM; dan/atau
  3. Kesiapan dan kelayakan operasional secara umum dari pemohon

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan informasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), instansi terkait, dan para pemangku kepentingan mengenai pedoman pendirian Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus bagi Pemohon yang akan mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk keperluan khusus.

Surat Edaran ini memuat kriteria pendirian sebagai pedoman yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio siaran Frequency Modulation (FM) untuk keperluan khusus, yang meliputi aspek manfaat dan kelembagaan lembaga penyiaran baik itu untuk keperluan bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan kebencanaan.

Terkait program siaran, Lembaga Penyiaran untuk Keperluan Khusus wajib menyiarkan program siaran sesuai bidangnya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan program siaran dan paling banyak 20% (dua puluh persen) menyiarkan program siaran di luar bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan kriteria pendirian disampaikan secara bersamaan dengan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan menjadi bagian dari evaluasi administratif. Jika memenuhi persyaratan dan tersedia kanal frekuensi maka Menteri dapat mengutamakan permohonan tersebut.

Lampiran:

Surat Edaran Dirjen PPI Nomor 02 Tahun 2018  tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation Untuk Keperluan Khusus.

Kepada masyarakat yang berminat mendirikan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran FM Untuk Keperluan Khusus dapat mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan izin diajukan secara online melalui website: www.e-penyiaran.go.id.

 

Noor Iza

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo

e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Telp/Fax : 021-3504024

Berita Terkait

Siaran Pers No. 67/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Kominfo Pantau dan Siap Blokir Iklan Kampanye di Platform Digital Selama Masa Tenang

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan pemantauan dan blokir iklan kampanye yang tampil dalam platform digital selama masa te Selengkapnya

Siaran Pers No. 65/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Palapa Ring Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah 3T

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap pembangunan Proyek Palapa Ring dapat membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan m Selengkapnya

Siaran Pers No. 64/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Kominfo Dukung Insiatif Smart Citizen Day untuk Wujudkan Indonesia Pintar

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung inisiatif gelaran Smart Citizen Day untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesi Selengkapnya

Siaran Pers No. 63/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Kominfo Blokir 11.803 Konten Radikalisme dan Terorisme

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 kon Selengkapnya