FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
17 05-2018

725

Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation (FM) Untuk Keperluan Khusus

SIARAN PERS NO. 113/HM/KOMINFO/05/2018
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS No. 113/HM/KOMINFO/05/2018

Tentang

Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation (FM) Untuk Keperluan Khusus

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo telah menandatangani Surat Edaran Dirjen PPI Nomor 02 Tahun 2018  tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran FM Untuk Keperluan Khusus pada tanggal 9 Mei 2018.

Surat Edaran tersebut di atas diterbitkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, Menteri dapat mengutamakan pendirian Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus radio siaran bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan/atau kebencanaan, berdasarkan pada pertimbangan:

  1. Kebutuhan masyarakat;
  2. Ketersediaan kanal frekuensi radio siaran FM; dan/atau
  3. Kesiapan dan kelayakan operasional secara umum dari pemohon

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan informasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), instansi terkait, dan para pemangku kepentingan mengenai pedoman pendirian Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus bagi Pemohon yang akan mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk keperluan khusus.

Surat Edaran ini memuat kriteria pendirian sebagai pedoman yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio siaran Frequency Modulation (FM) untuk keperluan khusus, yang meliputi aspek manfaat dan kelembagaan lembaga penyiaran baik itu untuk keperluan bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan kebencanaan.

Terkait program siaran, Lembaga Penyiaran untuk Keperluan Khusus wajib menyiarkan program siaran sesuai bidangnya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan program siaran dan paling banyak 20% (dua puluh persen) menyiarkan program siaran di luar bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan kriteria pendirian disampaikan secara bersamaan dengan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan menjadi bagian dari evaluasi administratif. Jika memenuhi persyaratan dan tersedia kanal frekuensi maka Menteri dapat mengutamakan permohonan tersebut.

Lampiran:

Surat Edaran Dirjen PPI Nomor 02 Tahun 2018  tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation Untuk Keperluan Khusus.

Kepada masyarakat yang berminat mendirikan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran FM Untuk Keperluan Khusus dapat mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan izin diajukan secara online melalui website: www.e-penyiaran.go.id.

 

Noor Iza

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo

e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Telp/Fax : 021-3504024

Berita Terkait

Siaran Pers No. 314/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Kolaborasi Ekosistem Digital Untuk Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di Daerah 3T

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Keuangan dan lima lembaga meluncurkan Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Selengkapnya

Siaran Pers No. 313/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi

Selengkapnya

Siaran Pers No. 312/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Lima Isu Hoaks Viral Bulan November 2018

Berdasarkan hasil analisa Tim Anti Hoaks, Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, selama bulan November 2018 setidaknya terdapat 5 isu yang Selengkapnya

Siaran Pers No. 310/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum Untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Pada tanggal 21 Nopember 2018 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2018 tentang Larangan P Selengkapnya