FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
01 06-2018

591

Menkominfo Harap Cara Baru Tingkatkan Inklusi Keuangan Indonesia

SIARAN PERS NO. 121/HM/KOMINFO/06/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 121/HM/KOMINFO/06/2018

Tanggal 1 Juni 2018

Tentang

Menkominfo Harap Cara Baru Tingkatkan Inklusi Keuangan Indonesia

 

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai indeks inklusi keuangan nasional pada tahun ke tahun terus meningkat signifikan. Sebagai perbandingan, pada 2017 lalu indeks inklusi keuangan mencapai 63% dan untuk tahun depan ditargetkan mencapai 75%.  

Guna memastikan target tersebut tercapai, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan inisiatif dan cara baru dalam memperluas jangkauan akses layanan keuangan kepada masyarakat. 

"(Layanan keuangan untuk masyarakat) yang informal harus kita bisa dilakukan dengan cara baru dengan teknologi baru. Model Paytren ePayment ini salah satunya, jadi bapak ibu sekalian, sekali lagi saya sangat senang," katanya saat memberikan sambutan Peluncuran Paytren eMoney di Pondok Pesantren Daarul Quran CIpondoh, Tangerang, Banten, Jumat (01/06/2018).


Menteri Kominfo mengapresiasi Paytren eMoney sebagai cara baru untuk membantu Pemerintah RI dalam meningkatkan inklusi keuangan. Ketika mengupas kondisi akses keuangan masyarakat Indonesia, Menteri Rudiantara menyatakan saat ini lebih kurang 90 juta orang Indonesia yang mempunyai akses keuangan resmi. 

Menteri Kominfo menyebut teknologi ponsel bisa menjadi salah satu jalur atau sarana. "Kita punya setidaknya 230 juta orang Indonesia minimal yang punya satu ponsel.  Itu adalah jalur bagi kita untuk meningkatkan inklusi keuangan," jelasnya.

Menurut Menteri Rudiantara tahun depan, Pemerintah menargetkan inklusi keuangan Indonesia menjadi 75%.  "(Angka) 75% insyallah dari sisi infrastruktur tidak ada masalah, dimana pun yang namanya jaringan seluler, 4G dan lain sebagainya jauh di atas 75%," jelasnya.  

Menteri Kominfo menegaskan kehadiran Paytren eMoney dan layanan sejenis akan dapat menjadi pendorong percepatan inklusi keuangan. "Jadi ini kesempatan emas bagi kita bagaimana kita sama-sama memanfaatkan paytren sebagai alat atau sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan. Sebagai sarana atau alat bagi umat yang istilahnya un-bank untuk mendapatkan layanan keuangan," ungkapnya.

Menteri Rudiantara menyampaikan selamat kepada Pimpinan Ponpes Daarul Quran KH Yusuf Mansur atas izin dan bisa digunakannya Paytren eMoney. "Selamat kepada Pak Kyai Yusuf Mansur dan teman-teman semua yang ada di ruangan ini. Mudah-mudahan izin yang diterbitkan dan diluncurkan bulan ramadhan membawa barakah," katanya.

Peluncuran Paytren eMoney 100% karya anak bangsa untuk Indonesia Digital 4.0 itu dihadiri oleh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sanjoto, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Umum MUI KH Maruf Amin, dan sejumlah tokoh perwakilan lembaga di Indonesia

 

Noor Iza

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo

e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Telp/Fax : 021-350402

Berita Terkait

Siaran Pers No. 15/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Bangun Infrastruktur Tol Informasi dari Pinggiran dengan Skema KPBU

Menteri Sri Mulyani Indrawati menyatakan pembangunan jaringan kabel serat optik untuk akses internet cepat Palapa Ring menjadi bukti nyata p Selengkapnya

Siaran Pers No. 14/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Menkominfo dan Menkeu Akan Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah untuk Layanan Pajak dan Kesehatan

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sa Selengkapnya

Siaran Pers No. 13/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Bukukan Pendapatan Rp2,9 T, BAKTI Jadi BLU Terbesar Kedua

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tercatat sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan pendapatan terbesar kedua pada tah Selengkapnya

Siaran Pers No. 12/HM/KOMINFO/01/2019 Tentang Pembatasan Hak Akses Rekaman Telekomunikasi Wujud Pengakuan dan Perlindungan Hak Pribadi

Pemerintah menyatakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak pribadi. Selengkapnya