FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
08 06-2018

764

Digitalisasi Sistem Pertanian, Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Kategori Berita Pemerintahan | mth
Presiden Joko Widodo (tengah) disaksikan Menteri BUMN Rini M Soemarno (kedua kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua kiri), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kiri), dan Bupati Indramayu Anna Sophana (kanan) menekan tombol saat peresmian program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian di Desa Majasari, Sliyeg, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (070/6/2018). Digitalisasi sistem pertanian tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi petani seperti usaha skala kecil, serta daya tawar petani yang lemah. - (antarafoto)

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo telah meresmikan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (07/06/2018). 

Program tersebut secara garis besar berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia dengan memberikan kemudahan dan fasilitas bagi para petani untuk berproduksi.

Direktur Digital and Strategic Portfolio PT. Telkom David Bangun mengatakan, program tersebut merupakan implementasi dari visi Presiden Joko Widodo untuk mengumpulkan para petani ke dalam sebuah kelompok besar sehingga memiliki daya saing dan keekonomian yang lebih kuat.  

Telkom sendiri berperan dalam melakukan pembinaan dan digitalisasi sistem pertanian terintegrasi melalui aplikasi digital pertanian yang disebut Logistik Tani (Logtan).

"Program ini merupakan suatu implementasi dari arahan Bapak Presiden untuk korporatisasi pertanian. Ini adalah inisiatif dari Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, beserta Pemda di mana kami membentuk yang namanya Mitra BUMDes Bersama (MBB) yang didukung dengan digitalisasi sistem pertanian," ucapnya saat ditemui Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di lokasi peresmian, Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu.

Mitra BUMDes Bersama (MBB), sebagaimana yang disebut Bangun, dalam praktiknya akan menjadi saluran program kewirausahaan dengan menjadi mitra dalam berbagai kegiatan produksi tani seperti proses penyediaan bibit, pupuk, pengajuan kredit usaha rakyat, hingga penjualan hasil tani.

"Hari ini merupakan peresmian dimulainya proyek percontohan yang sudah berjalan di 9 kabupaten (Jawa Barat). Ada 11 MBB yang merupakan implementasi dari kewirausahaan pertanian tersebut," ucapnya. 

Ia melanjutkan, program ini merupakan sebuah upaya untuk membuat semua program dari pemerintah baik BUMN maupun kementerian dan departemen bisa tersalurkan ke petani secara terintegrasi sehingga upaya peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi lebih efektif. Upaya tersebut telah mencakup keseluruhan proses pertanian mulai dari tahap pratanam, tanam, panen, maupun pascapanen. 

"Seluruh proses tersebut menggunakan digitalisasi sistem pertanian (Logtan) yang akan berisi antara lain data tunggal petani, data lahan, dan data transaksi, sehingga penyaluran-penyaluran program pertanian dari pemerintah tersalurkan dengan efektif ke para petani," imbuhnya.

Dengan kata lain, MBB ini berperan sebagai integrator dari semua BUMN dalam menunjang bidang pertanian. Nantinya para petani cukup berhubungan dengan MBB bila memerlukan KUR (Kredit Usaha Rakyat), kebutuhan benih, sarana produksi pertanian, serta asuransi bila gagal panen. 

Untuk diketahui, MBB yang berlokasi di tempat yang dikunjungi Presiden Joko Widodo, yakni di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, juga memiliki fasilitas pascapanen berupa Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT). Fasilitas itu akan menyerap beras dari petani-petani lokal dengan memberikan harga yang menguntungkan bagi petani. Beras tersebut kemudian dikemas dalam kemasan terbaik sehingga melepas ketergantungan mereka terhadap praktik tengkulak yang merugikan. Penjualan produk-produk pertanian itu nantinya juga akan dilakukan melalui layanan e-commerce.

 

Sumber: Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Berita Terkait

Agar Tak Tergerus Perubahan, Pemerintah Harus Berubah

Perubahan itu pasti, dan jika Pemerintah tidak berubah, maka akan tergerus perubahan itu sendiri. Hal itu disampaikan Wakil Presiden RI (Wap Selengkapnya

Pencegahan Korupsi Fokus Pada Perizinan, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agoes Rahardjo mengemukakan, ada 3 (tiga) fokus yang akan dilakukan dalam Strategi Nasional (Strana Selengkapnya

Tiga Langkah Strategis Pemerintah Dorong Peningkatan Ekspor

Dinamika perekonomian global yang disebabkan perang dagang Amerika Serika (AS)-China, serta meningkatnya suku bunga negara – negara maju m Selengkapnya

Polri Apresiasi Peran Kominfo Tangkal Konten Negatif

Selengkapnya