Ini Kontribusi Kominfo untuk Turunkan Indeks Gini Indonesia

Jakarta, Kominfo - Persoalan ketimpangan pendapatan di Indonesia menjadi perhatian serius Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Ada beberapa terobosan yang dilakukan untuk memastikan indeks gini atau ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia bisa berkurang. Salah satunya melalui optimasi ekonomi digital Indonesia dan penyederhanaan perizinan sektor komunikasi dan informatika.

"Menjadi pemimpin itu harus bisa merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat banyak.  Apa yang anda bayangkan harus dilakukan untuk sektor komunikasi dan informatika?" tanyanya retoris saat Diskusi Panel Bidang Strategi Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, Kamis (28/06/2018).

Menurut Menteri Kominfo, pihaknya kini tengah gencar memastikan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi diakses sama dan merata di seluruh Indonesia. "Pasar Indonesia sangat besar, itu modal pertama. Selanjutnya percepatan (ekonomi digital)-nya luar biasa  bisa jalan  kalau pasar dan infrastrukturnya ada. Dan ini bisa menurunkan gini ratio di Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan saat ini salah satu unicorn Indonesia, Tokopedia dan Bukalapak memiliki jutaan merchant. Belum lagi unicorn lainnnya.  "Siapa mereka itu (merchant Tokopedia dan Bukalapak), UMKM. Kemudian GoJek bikin lapangan kerja baru. Sekarang ibu atau bapak yang mau jualan restoran tak perlu lagi sewa kios atau ruangan. Itu bisa dikirim dari dapur ke konsumen," jelasnya mengilustrasikan cara kerja ekonomi digital.

Oleh karena itu, pihaknya sekarang berupaya memastikan infrastruktur internet bisa diakses meraya di seluruh Indonesia. "Salah satunya dengan menyediakan jaringan tulang punggung internet cepat (broadband) Palapa Ring," jelasnya.

Ekonomi digital dalam pandangan Menteri Rudiantara bukan hanya soal aplikasi, infrastruktur atau penerapan teknologi. "Teknologi itu bukan dewa, ia hanya tools, enabler. Hal yang lebih penting adalah membuat proses baru dan cara baru. Ini tidak bisa dicapai jika tanpa mindset. Yang membuat kita (bisa) maju ya kita sendiri," tandasnya.

Selain penyediaan infrastruktur, Kementerian Kominfo juga berupaya menyederhanakan perizinan yang diharapkan dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. "Kominfo harus mereposisi dirinya dari regulator menjadi fasilitator, setelah fasilitator jadi akselerator." jelasnya.

Kemudian Menteri Kominfo menjelaskan saat ini tengah berlangsung penyederhanaan izin dari 36 izin hanya menjadi 5 izin untuk sektor Kominfo. "Bahkan kita terapkan pelayanan same day, jika pagi mengajukan izin, siangnya sudah bisa mendapatkan izin. Jika siang mengajukan, esok paginya sudah bisa diambil," jelasnya.

Penyederhanaan perizinann itu, menurut Menteri Rudiantara diperlukan agar mendorong sektor swasta berkembang dan mampu membuka lapangan kerja. "Kita harus berubah memfasilitasi. Bisnis swasta dapat izin bisa membuka lapangan kerja mulai dari office boy sampai pekerja lainnya. Sementara kalau pemerintah dengan APBN atau proyek harus nunggu," ulasnya.

Sekali lagi, Menteri Kominfo menyatakan teknologi harus menjadi sarana bagi percepatan perubahan. "Teknoloigi harus buat perubahan, awal saya masuk kantor izin 60 hari, ini saya telusuri satu per satu dimana persoalannya. Ternyata bisa juga disederhanakan akhirnya," jelasnya.

Menjadi Pemimpin di ASEAN

Menteri Rudiantara menyatakan peluang Indonesia di ASEAN sangat besar. Bahkan ia menyatakan dalam tahun 2030, proyeksi ekonomi Indonesia setara dengan seluruh negara anggota ASEAN saat ini. 

"Hal itu bisa terwujud jika kita bisa menyelesaikan tantangan salah satunya bagaimana menyiapkan Indonesia untuk menghadapi Bonus Demografi," jelasnya.

Ada tiga hal yang ditekankan Menteri Kominfo dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia agar menjadi pemimpin di ASEAN. Pertama adalah market atau pasar Indonesia yang secara eksisting sudah sangat besar, kedua mengenai ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan ketiga penyiapan kontennya.

"Mengenai pasar Indonesia penduduknya sangat besar, dan ada Bonus Demografi nanti di tahun 2030. Kemudian pembangunan infrastruktur kita percepat dengan kebijakan afirmatif ada Palapa Ring, satelit dan BTS untuk kawasan 3T. Dan konten kita fasilitasi kemunculan unicorn agar mampu menggerakkan ekonomi digital. Secara bertahap kita wujdukan," jelasnya.

Diskusi Strategi Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diselenggarakan sebagai bagian dari Program Pendidikan Reguler Angkatan LVIII diikuti oleh 100 orang TNI Polri Kementerian dan Lembaga dan Non PNS, partai data tokoh agama dan ormas dari akademisi.