Penyelenggara Telekomunikasi yang Belum Melaksanakan Penyampaian Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung Terkait Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017

Adapun Dokumen yang belum disertakan dalam laporan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan (unaudited) serta Surat Pernyataan Tidak Diaudit (bermeterai)
2. Laporan auditor independen (audited)
3. Chart of Account (Daftar Akun)
4. General Ledger (Buku Besar) terkait pendapatan perusahaan
5. Trial Balance (neraca percobaan/neraca saldo) dan/atau Working Profit and Loss (WPL)
6. Bukti transfer pembayaran BHP Telekomunikasi

Dokumen tersebut di atas dapat disampaikan melalui website dengan alamat https://ditdal.net/bhp dan apabila penyelenggara sudah melakukan penyampaian Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung Terkait BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017, mohon segera melakukan konfirmasi kepada Dwi Saputre (0858-57907808) dan surat teguran ketiga penyampaian Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung Terkait BHP Telekomunikasi tersebut dan publikasi ini dapat diabaikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan Penyelenggara tersebut tidak memenuhi kewajiban dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi.

Noor Iza
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-350402