Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana akan membangun 13 unit menara telekomunikasi seluler di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.
"Pembangunan menara telekomunikasi atau `base transceiver station" (BTS) dengan anggaran miliaran rupiah itu akan dilakukan wilayah Seruyan yang tidak terjangkau jaringan seluler atau "blank spot",terutama wilayah hulu," kata Sekretaris Daerah Seruyan, Haryono di Kuala Pembuang, Jumat (13/7/2018) kemarin.
Haryono yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Seruyan menjelaskan, wilayah hulu yang sebagian besar masih tidak terjangkau jaringan seluler itu meliputi Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.
"Kemarin kita mengusulkan pembangunan 30 unit BTS, namun yang disetujui hanya 13 unit. Karena itu kita berharap pembangunan BTS dapat terus ditambah karena masih banyak wilayah Seruyan yang tidak terjangkau jaringan seluler," katanya.
Menurutnya, telekomunikasi merupakan salah satu bagian penting untuk mendorong percepatan pembangunan di kabupaten berjuluk "Bumi Gawi Hatantiring".
"Selain untuk memperlancar komunikasi antarwarga, baik yang berada di dalam maupun di luar daerah Seruyan, telekomunikasi juga dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi-potensi serta sumber daya yang telah dihasilkan masyarakat," katanya.
Ia mencontohkan, salah satu kecamatan di wilayah hulu Seruyan, yakni Kecamatan Suling Tambun memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, bahkan hasil perkebunan terutama untuk karet dan rotan terbilang cukup besar.
Namun, karena terbatasnya jaringan telekomunikasi, masyarakat sangat kesulitan mengakses pasar. Akhirnya berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat tidak bisa dipasarkan dengan baik.
"Karena tidak ada komunikasi, masyarakat tidak tahu kapan bertemu pembeli, sebaliknya pembeli juga tidak tahu bagaimana bertemu dengan masyarakat. Akhirnya harga mudah dipermainkan, dan ini tentu sangat merugikan," katanya.
Kemudian, dari sisi pemerintah, masih banyaknya desa yang belum terakses komunikasi juga membuat pemerintah tidak bisa bergerak dengan cepat.
Pemerintah sekarang ini dituntut untuk memiliki respon dan bergerak cepat, tapi kalau komunikasi sulit, maka ini akan menjadi kendala.
"Karena itu, kita berharap rencana pembangunan BTS oleh Pemerintah Pusat dapat berjalan dengan baik, sehingga ke depan tidak ada lagi kecamatan yang masih "blank spot"," katanya.
