Badan Siber Pantau Asian Games, IMF Meeting, dan Pilpres

JAKARTA — Badan Siber dan Sandi Negara fokus mempersiapkan keamanan siber untuk acara Asian Games 2018, rapat International Monetary Fund (IMF) di Bali dan Pemilihan Presiden. 

Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak mengatakan pada tahun ini terdapat dua acara penting yang perlu dikawal yakni Asian Games 2018 dan rapat tahunan IMF di Bali. Selain itu, di tahun depan, terdapat momen penting yakni pemilihan langsung presiden yang harus menjadi perhatian. 

"Tugas yang sudah di depan mata yaitu menghadapi Pilkada, memang sudah lewat dan berjalan lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Termasuk juga Pilpres 2019, Asian Games yang sebentar lagi diselenggarakan IMF World Bank di Bali," ujarnya dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kamis (19/7/2018). 

Dia menyebut BSSN harus bisa mempersiapkan dan menanggapi segala serangan yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, pada Asian Games yang sudah menggunakan sistem berbasis elektronik membuat keseluruhan penyelenggaraan menjadi rentan.

Terlebih, pada awal tahun saja serangan siber terjadi pada Olimpiade di Pyeong Chang, Korea Selatan. Tak menutup kemungkinan bahwa serangan serupa bisa terjadi selama Asian Games.

"Asian Games ini belajar dari event-event olahraga internasional, hampir semua kan sudah diadakan dengan berbasis elektronik, ticketing dan sebagainya. Ini yang harus juga waspadai. BSSN sudah rapat dengan Inasgoc sama Wapres dan sudah ditentukan langkah-langkah untuk menjaga keaman di dunia siber," katanya.

Dalam kesempatan itu dilakukan serah-terima desk cyberspace nasional di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dia menyebut setelah serah-terima, pihaknya masih berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membentuk peta jalan strategi keamanan nasional.

"Roadmap, beberapa hal yang kami siapkan. Strategi keamanan nasional karena begitu banyak masukan yang sangat banyak yang bermanfaat."

Sekretaris Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Yoedhi Swastono mengatakan unit siber di kementerian lain seperti di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika berpindah ke BSSN. Menurutnya, dengan organisasi yang solid dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni diharapkan BSSN bisa menjalankan tugas sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No.53/2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. 

"Agar BSSN menyiapkan organisasi yang solid dan peningkatan kapasitas SDM yang dapat diandalkan," katanya.  

Sumber Berita : www.bisnis.com (19/07/2018)