FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
06 08-2018

985

Kerja Bareng Kominfo, Operator, RAPI dan ORARI Dukung Penanganan Bencana Gempa Bumi di Lombok dan Bali

SIARAN PERS NO. 162/HM/KOMINFO/08/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 162/HM/KOMINFO/08/2018

Tanggal 6 Agustus 2018

Tentang

Kerja Bareng Kominfo, Operator, RAPI dan ORARI Dukung Penanganan Bencana Gempa Bumi di Lombok, NTB

 

Jakarta, Kominfo-  Sejak peristiwa gempa bumi 7.0 SR pada Minggu, 5 Agustus 2018, pukul 18.46.35 WIB terjadi di  Lombok Utara, NTB dan berdampak ke Pulau Bali, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan pemantauan kondisi akses telekomunikasi.

Berdasarkan laporan operator telekomunikasi, pada pukul 9:00 WIB hari Senin (06/08/2018), ada sebagian kecil (12.7%) Base Transceiver Station (BTS) yang belum bisa digunakan karena listrik padam. 

Hasil pemantauan Balai Monitoring Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Wilayah NTB menunjukan terdapat 945 site 2G, 3G dan 4G yang terdampak gempa dari 7.418 site 2G, 3G dan 4G yang ada di Pulau Lombok, NTB. Namun demikian, saat ini operator telekomunikasi tengah memobilisiasi genset dan baterei cadangan agar BTS bisa digunakan kembali.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo juga sudah menyediakan tambahan akses internet melalui jaringan VSAT Portable dengan kapasitas 1Mb untuk kebutuhan penanganan bencana. Setelah empat unit terpasang di Posko Pengungsian Madayin, Sembalun, Bayan dan Sambik Elen. Kini ditambahkan di Kantor Bupati Lombok Utara, Desa Pamenabg, Dusun Mentareng, Kantor Gubernur dan RSUD Mataram.

Agar bisa memperluas jangakauan dan memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi bagi masyarakat, BAKTI Kominfo bersama operator telekomunikasi mengupayakan penyediaan Combat BTS. 

Selain itu BAKTI juga menyediakan tiga unit perangkat dan koneksi telepon satelit dan dua unit VSAT cadangan yang akan dioperasikan oleh Balai Monitoring Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Wilayah NTB.  Semua ditargetkan on air hari ini. 

Menteri Kominfo Rudiantara secara khusus juga telah meminta Tim Kementerian Kominfo di Pusat maupun Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Wilayah NTB di Mataram untuk terus melakukan koordinasi dengan operator telekomunkasi, ORARI dan RAPI daerah NTB untuk memastikan kelancaraan layanan telekomunikasi bagi masyarakat dan penanganan bencana. 

Sementara itu, Ketua Umum RAPI Nasional Agus Sulistiyono mengimbau anggotanya untuk membantu penanganan bencana melalui penyelenggaraan bantuan komunikasi. Sejak Minggu malam, RAPI mengerahkan anggota untuk membantu evakuasi warga mencari lokasi aman akibat peringatan dini tsunami. 

Wakil Ketua Umum ORARI Sugeng Suprijatna menyatakan telah mengerahkan dukungan anggota ORARI khususnya yang berada di NTT, Bali dan Jawa Timur untuk membantu ORARI NTB.  Frekuensi dukungan komunikasi penanggulangan bencana yang digunakan HF 7,110 MHz, VHF 145,500 dan 147,000 MHz dan Satelit  LAPAN-ORARI IO-86.  

Untuk memfasilitasi kebutuhan pekerja media, Kementerian Kominfo juga menyediakan Media Center yang akan bergabung dengan Posko Penanggulangan Bencana di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB.

Menteri Kominfo Rudiantara mendapatkan laporan jajaran karyawan Kementerian Kominfo dan karyawan operator telekomunikasi yang berada di NTB dalam kondisi selamat dan baik. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa dari karyawan kementerian maupun operator telekomunikasi, namun sebagian masih berada di lokasi pengungsian untuk sementara waktu. 

Saat ini, Tim Kementerian Kominfo di Lombok Utara tengah rapat dengan Menko Polhukam Wiranto, Kepala BNPB, Gubernur, Kapolda dan seluruh jajaran pemerintah daerah membahas reaksi cepat untuk pemulihan layanan telekomunikasi selanjutnya.

 

Noor Iza
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-350402
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo

update: 16:54 WIB

Berita Terkait

Siaran Pers No. 44/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Perpanjangan Waktu Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Tata Cara Penetapan Tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Kementerian Kominfo memperpanjang konsultasi publik atas RPM Kominfo tentang Tata Cara Penetapan Tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Selengkapnya

Siaran Pers No. 43/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Penyelenggara Pos Yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Pertama dan Sanksi Teguran Melalui Website Pertama

Kementerian Kominfo mempublikasikan sanksi teguran tertulis pertama melalui website terhadap penyelenggara pos (daftar nama terlampir) yang Selengkapnya

Siaran Pers No. 42/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Kominfo Rebut Penghargaan Pengelolaan Anggaran Terbaik

Kementerian Komunikasi dan Informatika meraih penghargaan sebagai Lembaga Pemerintah dengan Pengelolaan Anggaran Terbaik untuk Kategori Pagu Selengkapnya

Siaran Pers No. 41/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Bangun Talenta Robotik Sejak Dini, Bekal Hadapi Bonus Demografi 2030

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, tahun 2030 Indonesia akan berada di puncak bonus demografi. Sehingga anak bangsa y Selengkapnya