Banyak Konten Terorisme, Kominfo Kembali akan Blokir Telegram

Jakarta, -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut akan memblokir Telegram lagi. Pasalnya penyakit lama Telegram kembali kumat. Penyakit lama itu adalah penyebaran konten Terorisme. Rudiantara mengatakan konten-konten terorisme kembali marak di Telegram.

Rudiantara mengatakan terus melakukan koordinasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menghadapi terorisme di media sosial.

"Telegram malah masih dipakai terus oleh tanda kutip para terafiliasi minimal dengan terorisme. Saya juga lagi berpikir apa mau tutup lagi. Tahun lalu Pavel Durov memang sudah bersihkan konten terorisme, sekarang banyak lagi. Jadi kumat lagi," kata Rudiantara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis malam (9/8).

Rudiantara kembali meminta aplikasi pesan instan besutan Durov bersaudara ini untuk membuka akses bagi aparat keamanan untuk memberantas terorisme. Apabila akses dibuka, Rudiantara mengatakan tidak akan memblokir Telegram.

"Saya bilang ke Telegram kalau mereka kasih akses ke Densus 88 atau BNPT, saya tidak akan blokir. Ini kan masalah terorisme masa kita diam saja. Kalau anda tidak kasih akses ya saya tutup dulu," kata Rudiantara.

Rudiantara mengatakan pembukaan akses terkait konten terorisme di Telegram ini akan sangat membantu aparat untuk memberantas Terorisme mulai dari bibitnya.

"Saya minta bantu lah Densus 88 dan BNPT terkait informasi pengguna Telegram dengan konten aktivitas terorisme. Sampai tadi sore belum ada akses," ujar Rudiantara.

Rudiantara mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan berkomunikasi terkait konten terorisme. Ketika ditanya apakah Rudiantara akan memanggil Durov bersaudara, ia hanya menjawab akan melakukan komunikasi terlebih dahulu.

"Lagi bicara karena akses teknisnya kan bagaimana, sudah sejauh mana. Yang penting komunikasi dulu ya," ujar Rudiantara.

CEO Pavel Durov pernah datang ke Jakarta pada 1 Agustus 2017 lalu untuk membahas teknis penanganan konten negatif, terutama terkait terorisme. Pada 14 Juli 2017, Kominfo menutup 11 DNS Telegram karena menemukan konten bersifat radikal dan terorisme dalam channel aplikasi chat tersebut.

Dalam pertemuan ini pemerintah setuju untuk membuka blokir Telegram setelah Pavel menyetujui beberapa syarat yang dilayangkan oleh Kominfo. Di antaranya adalah perwakilan khusus di Indonesia, peranti lunak untuk menyaring konten negatif, dan prosedur standar operasional ketika masih ditemukan konten negatif.

Telegram begitu dinikmati oleh teroris untuk melakukan komunikasi. Pasalnya, Konten Telegram ini memiliki enkripsi dengan keamanan canggih sehingga kerahasiaan percakapan terjamin. Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan mengakui bahwa Telegram sulit untuk disadap. Sebut saja ada fitur pesan yang bisa 'hancur', seiring berjalannya waktu atau secret chat.

Kemudian Telegram juga memiliki kapasitas kelompok pesan (group message) yang memungkinkan menggandeng sekaligus 10.000 orang.

Sumber Berita: www.cnnindonesia.com (10/08/2018)