Perkuat Cadangan Devisa, Presiden: Jaga Nilai Tukar Rupiah dan Defisit Transaksi Berjalan

Jakarta, Kominfo - Beberapa saat setibanya kembali di Jakarta usai meninjau penanganan korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Presiden Joko Widodo langsung memimpin Rapat Terbatas tentang Lanjutan Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/08/2018) siang.

Presiden menegaskan, bahwa memperkuat cadangan devisa merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, agar ketahanan ekonomi semakin kuat, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak yang terakhir terjadi di perekonomian di Turki.

“Kita juga harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada nilai yang wajar, inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang aman,” kata Presiden.

Menurut Presiden, dilihat dari sisi fiskal, sekarang ini Menteri Keuangan telah mengelola dengan kehati-hatian yang sangat, sehingga defisit APBN bisa di angka 2,12 dan tahun depan sudah akan turun di bawah.

Untuk itu, lanjut Presiden mengulang kembali pernyataannya, bahwa anggaran belanja modal harus diperbesar terus, dan ini mulai kelihatan. Sementara di sisi moneter, Presiden melihat juga pengelolaan oleh Bank Indonesia sangat hati-hati, sangat prudent. “Saya kira ini akan terus kita dukung,” ujar Presiden.

Dari sisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Presiden Jokowi menilai  CAR (capital adequacy ratio) perbankan Indonesia masih sangat kuat berada pada posisi 20% lebih, 22% tepatnya. Ia menekankan, hal-hal inilah yang harus terus dijaga.

Cek Langkah Perkuat Cadangan Devisa

Untuk memperkuat cadangan devisa, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi meminta penjelasan mengenai progres di lapangan atas sejumlah langkah yang diputuskan, seperti percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel B20, kemudian peningkatan Penggunaan Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terutama untuk BUMN-BUMN besar yang sebelumnya banyak menggunakan komponen-komponen impor agar.

Selain itu juga di Kementerian Perdagangan, di Bea Cukai, pengendalian impor, Presiden menekankan agar betul-betul dicermati secara detail dan cepat, sehingga impor-impor barang yang memang sangat penting dan sangat tidak penting itu bisa diketahui.

Juga yang berkaitan dengan terobosan untuk meningkatkan daya saing ekspor termasuk di dalamnya tentu saja yang berkaitan dengan investasi. “Saya kira kita sudah membuka Online Single Submission (OSS), ini dampaknya seperti apa juga harus kita lihat,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden juga mengingatkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, terutama pada lokasi-lokasi pariwisata prioritas yang telah ditetapkan. Karena sektor ini, menurut Presiden, akan cepat mampu menambah dan memperkuat cadangan devisa.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Gubernur BI Pery Warjiyo, Ketua OJK Muliaman D Hadad, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Selain itu juga hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham Yasona M Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BPS Suhariyanto, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi. 

Sumber