FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    27 08-2018

    3182

    Pemerintah Serius Tangani Bencana Gempa di Lombok

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Pemerintah serius dalam melakukan penanganan pasca gempa, rehabilitasi dan lainnya. Presiden Joko Widodo telah menegaskan, penanganan gempa ini dilakukan secara nasional bersama provinsi, kabupaten dan kota.

    Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemkominfo) R. Niken Widiastuti saat membuka Diskusi Media Forum Merdeka Barat (Dismed FMB’9) dengan tema "Inpres 5 Tahun 2018: Rekonstruksi Fasilitas Dasar Pasca Gempa Lombok 2018".

    Menurut Dirjen IKP Kemkominfo, melalui Inpres No. 5 Tahun 2018, Presiden Jokowi menegaskan harus segera dilakukan percepatan dalam penanganan rehabilitasi pasca gempa Lombok dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Gubernur NTB Zainul Majdi mengatakan bahwa bukan status yang penting, tapi bagaimana penanganan nasional itu lebih penting bagi masyarakat NTB yang terdampak gempa,” ujar Niken.

    Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang telah melakukan penanganan tanggap darurat dan perlindungan sosial bagi masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

    "Sejauh ini Kemensos sudah mengeluarkan dana Rp1,2 triliun lebih," ujar Staf Ahli Mensos bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Asep Sasa Purnama.  

    Menurut Sasa, pasca gempa beruntun yang melanda pulau NTB sejak 29 Juli 2018 hingga 19 Agustus 2018, pihak Kemensos bersama Polri menjadi koordinator tim rehabilitasi dan perlindungan sosial pasca gempa. Kemudian ada beberapa lembaga dan kementerian yang membantu dari segi tanggap darurat (Kemendagri), logistik (BNPB dan Kemensos), kesehatan (Kemenkes) dan infrastruktur (PUPR).

    Rehab Rekon Tuntas Paling Lambat 2020

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik dan rumah masyarakat pascagempa yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan tuntas paling lambat 2020.

    Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sudah mencairkan Dana Siap Pakai (DSP) yang telah dimasukkan ke dalam 12 ribuan buku rekening di BRI.

    Namun demikian, kata Harmensyah, dana tersebut belum bisa langsung dipakai oleh masyarakat karena akan diberikan pendampingan agar tidak salah dalam penggunannya.

    "Agustus 2018 harus selesaikan pendataan. Lalu September 2018 kita akan rapat koordinasi rencana aksi rekonstruksi tingkat pusat. Di Desember 2018 itu selesai pemulihan sarana dan prasaranan vital seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kalau belum, Maret 2019 itu selesai dilaksanakan. Sisa-sisanya di 2020 kita harapkan pemulihan pascabencana selesai," jelasnya.

     

    Utamakan Mitigasi

    Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan kendati potensi gempa di Indonesia sangat tinggi, namun masyarakat tetap harus waspada dan jangan panik.

     “Jadi kita memang harus tetap waspada. Karena kita memang masih akan mengalami gempa, mengingat Indonesia adalah negeri cincin api dan negeri tumbukan lempeng-lempeng,” katanya.

    Hanya saja, Dwikorita menegaskan, tapi jangan termakan berita bahwa bumi sedang bergerak. Yang penting, sambung dia, adalah miitigasi bencana.

    “Sistem mitigasi bencana harus diperkuat. Sehingga kita siap hadapi ancaman gempa berikutnya. Termasuk di dalamnya, menyiapkan bangunan rumah agar lebih harmoni dengan gempa dan apa yang harus dilakukan sebelum dan setelah gempa,” tandasnya. 

    Saat ini, menurut Dwikorita, sejatinya sudah bisa diprediksi patahan akan terjadi di mana saja. Oleh karena itulah, sambung dia, yang perlu dilakukan adalah membuat bangunan yang mampu menghadapi guncangan kuat. “Seperti, harus dibuat bangunan yang bila mengalami goncangan bisa bergerak kompak,” katanya.

    Bahkan, Dwikorita mengatakan, pemerintah sudah pula menerbitkan panduan, terkait di daerah-daerah yang akan terkena dampak gempa, Termasuk, kata dia, berapa kuat kecepatan pergeseran lempengan.

    “Dengan demikian tinggal bagaimana menyesuikan dengan konstruksi bangunan, sehingga tidak langsung roboh. Bahkan kendati digoncang gempa kuat, konstruksi bangunan mampu memberi waktu bagi penghuninya untuk meninggalkan bangunan terlebih dulu,” tuturnya. 

    Berita Terkait

    Presiden Minta Segera Integrasikan Layanan pada Portal Nasional

    Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah. Selengkapnya

    Pemerintah Dukung Pembentukan Ekosistem Startup di Kawasan IKN

    Untuk memperkuat digitalisasi yang menjadi bagian penting dari ekosistem startup, Kemenparekraf telah mempersiapkan berbagai program yang di Selengkapnya

    Pemerintah Siapkan Pemindahan ASN Hingga Digitalisasi di IKN

    Penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selengkapnya

    Pemerintah Matangkan Persiapan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H

    Selain aspek infrastruktur moda transportasi, sarana prasarana pelabuhan dan jalan, pemerintah juga menyediakan sarana prasarana kesehatan d Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA