FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
30 08-2018

523

Perluas Akses Internet untuk Sekolah, Majukan SDM Digital Indonesia

SIARAN PERS NO. 208/HM/KOMINFO/08/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 208/HM/KOMINFO/08/2018

Tanggal 30 Agustus 2018

Tentang

Perluas Akses Internet untuk Sekolah, Majukan SDM Digital Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan komitmen pemerintah untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia. Kementerian yang dipimpinnya pun memberikan kontribusi untuk membangun akses internet dan pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan komitmen pemerintah untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia. Kementerian yang dipimpinnya pun memberikan kontribusi untuk membangun akses internet dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas peserta didik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sekarang kalau ingin bimbel tidak perlu membayar hingga berjuta-juta, sudah ada aplikasi startup anak bangsa namanya Ruang Guru. Mau menyumbang pun tinggal buka Kitabisa.com. Begitu pula dengan kesehatan, melalui halodoc kita bisa pilih harga dokter dari 6 ribu sampai 6 juta,” paparnya dalam forum diskusi "Optimisme Menatap Masa Depan" di Ruang Ruang GBHN Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (30/08/2018).

Menteri Kominfo Rudiantara membeberkan target kementeriannya kepada Fraksi Golkar MPR-RI dan seluruh undangan yang hadir. Salah satunya mengenai penyediaan akses internet di sekolah. "Pada Tahun 2022 seluruh sekolah di Indonesia dapat menikmati internet dengan koneksi yang baik," katanya.

Lebih lanjut Rudiantara menjelaskan hal itu dimungkinkan dengan adanya akses internet cepat yang dibangun untuk menghubungkan seluruh Indonesia dengan Palapa Ring, yaitu penanaman kabel jaringan fiber optik di laut Indonesia dan satelit untuk internet kecepatan tinggi. “Sekarang sekolah-sekolah di Indonesia memang sudah bisa menggunakan internet. Tapi pada kenyataannya internet itu baru dipakai saat UNBK,” ujarnya.

Ke depannya, lanjut Rudiantara, dengan adanya penggunaan internet di seluruh sekolah di Indonesia akan berakibat positif bagi generasi masa depan bangsa. Sebab dengan adanya internet dapat mengubah pola belajar di Indonesia yang masih terfokus pada menghafal ketimbang memahami konsep.

"Dengan adanya koneksi internet yang baik di tiap sekolah, para guru bisa memberikan sebuah permasalahan untuk diselesaikan, lalu para siswa dapat mencari referensi di internet, mengumpulkannya, dan merangkumnya menjadi sebuah jawaban dari permasalahan," katanya.

Akselerasi Ekonomi Digital

Dalam Silaturahmi Proklamasi Kemerdekaan yang digelar Fraksi Partai Golkar MPR-RI itu, Rudiantara memyatakan kunci utama menuju peradaban maju bagi Bangsa Indonesia adalah teknologi.

Menurut Menteri Kominfo perusahaan-perusahaan startup digital Indonesia dalam tiga tahun terakhir sudah masuk dalam jajaran perusahaan unicorn, yaitu perusahaan startup dengan nilai pasar di atas USD 1 Miliar.

"Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Sementara, total perusahaan unicorn di Asia Tenggara saat ini adalah 7 perusahaan dan empat ada di Indonesia," katanya.

Kemunculan perusahaan-perusahaan startup yang menyandang status unicorn ini dinilai Rudiantara berakibat baik bagi kemajuan ekonomi di Indonesia, khususnya kemajuan ekonomi digital.

Bahkan Rudiantara mengharapkan kemajuan teknologi digital dapat menyentuh pertanian Indonesia.  “Saat ini data yang diambil sistem pencatatannya masih dilakukan secara manual. Di negara lain setiap perkebunan memiliki sistem pencatatan yang dipasang langsung, dan bisa memberi informasi mengenai produktivitas, bibit, gangguan hama dan sebagainya,” jelasnya.

Meski demikian, dampak negatif dari perubahan teknologi tersebut tetap menjadi konsentrasi dan perhatian Kementerian Kominfo.  Oleh karena itu, Menteri Kominfo mengajak seluruh pihak merespons perubahan teknologi yang terjadi dengan mengubah paradigma.

"Jika sebelumnya pemerintah hanya bertindak sebagai regulator yang membuat peraturan dan memberikan izin. Maka saya sarankan teknis regulasi tersebut bisa diatur sendiri oleh pihak industri. Sebab, dengan perubahan teknologi yang terjadi dengan sangat cepat seperti saat ini, pemerintah ke depannya akan kewalahan dan terfokus untuk membuat regulasi-regulasi seputar ekonomi digital," tuturnya.

Komitmen itu ditunjukkan dengan kesungguhan Kementerian Kominfo memangkas aturan mengenai perizinan dan mempercepat layanan izin sektor komunikasi dan informatika. “Kami sekarang sudah memangkas 36 jenis perizinan menjadi 5. Lalu izin juga bisa keluar di hari yang sama,” tandasnya.

Menurutnya, saat ini penggunaan teknologi di Indonesia telah dimaksimalkan secara baik. Oleh karena itu, agar peradaban maju Indonesia akan terbentuk menjadi utuh dan nyata, Pemerintah pun akan dominan menjadi fasilitator dan akselerator.

“Itulah target kami saat ini, begitu juga dengan pemerintahan yang lain. Saat ini kami tengah shifting dari regulasi menjadi fasilitator dan akselerator untuk semua bidang kemajuan Indonesia,” pungkasnya.

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-350402
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo


Berita Terkait

Siaran Pers No. 316/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Usulan Konsep Ekonomi Digital Indonesia Diadopsi KTT G20 Argentina

Selengkapnya

Siaran Pers No. 315/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Jadikan Bonus Demografi Keunggulan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia memiliki keunggulan di berbegai sektor, salah satunya peningkatan pert Selengkapnya

Siaran Pers No. 314/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Kolaborasi Ekosistem Digital Untuk Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di Daerah 3T

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Keuangan dan lima lembaga meluncurkan Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Selengkapnya

Siaran Pers No. 313/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi

Selengkapnya