Ubah Strategi Agar Komunikasi Menarik Minat Masyarakat

Jakarta, Kominfo - Saat ini aktivitas hubungan masyarakat telah banyak berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti, perubahan strategi komunikasi yang relevan dengan kondisi terkini perlu dilakukan agar pesan dan komunikasi yang dilakukan humas pemerintah menarik bagi masyarakat.

“Sebagai GPR (Government Public Relations), kita harus mencari bentuk sesungguhnya strategi komunikasi seperti apa yang perlu dilakukan. Beberapa waktu lalu mungkin humas pemerintah hanya menyampaikan press release, itu juga feedbacknya lamban. Sekarang ini perlu melakukan perubahan sesuai dengan perilaku dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya dalam Seminar Hasil Penelitian tentang Respons Generasi Milenial dan Post-Milenial terhadap Pemberitaan Kebijakan Pemerintah melalui Media Sosial” di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Selasa (04/09/2018) pagi.

Menurut Niken, Ditjen IKP telah mengembangkan memiliki sebuah wadah khusus untuk memproduksi seluruh program kebijakan dari pemerintah melalui IndonesiaBaik.id. Dalam portal informasi kebijakan publik itu disajikan informasi dalam bentuk  infografis, video grafis, motion grafis. Pesan itu pun juga disebarkan melalui akun media sosial IndonesiaBaik.id.

"Masih menjadi pertanyaan apakah hal tersebut sudah efektif berjalan atau belum. Kami belum mendapatkan kesimpulan apakah efektif atau tidak cara kami menyampaikan program pemerintah tersebut. Namun dari hasil penelitian Badan Litbang SDM Kementreian Kominfo ini ada gambaran bahwa pesan dan kemasan informasi itu cukup efektif bagi generasi milenial dan postmilenial,” tambah Niken Widiastuti.

Dirjen IKP menyampaikan apresiasinya kepada Tim Peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan bidang Informasi dan Komunikasi Publik Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo. Ia berterima kasih atas hasil penelitian yang menunjukkan secara detil kemasan konten yang seharusnya diproduksi oleh humas pemerintah agar bisa diterima dengan baik oleh netizen dunia siber.

“Dari penelitian Badan Litbang, akun media sosial pemerintah yang paling banyak diikuti ada instagram, twitter, baru facebook dan waktu mereka melihat format informasi dari pemerintah ternyata hanya 30 detik, sehingga ini menjadi masukkan yang sangat baik buat kami bagaimana membuat infografis yang tidak ruwet,” tambahnya.

Produksi konten yang tidak sederhana ini membuat hasil penelitian Puslitbang bidang IKP sangat berguna bagi humas pemerintah. “Karena kadang-kadang karena ingin menyampaikan banyak data sehingga infografis kami padatkan. Terima kasih bahwa ada hasil penelitian ternyata hanya 30 detik saja (teks yang bisa dibaca, red), nah ini dari Indonesia Baik format digital untuk GPR ini isinya semua adalah infografis dan videografis,” katanya.

Kemasan Pesan Media Sosial

Pusat Penelitian dan Pengembangan bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo telah melakukan Studi Pendek tentang “Respons Generasi Milenial dan Post-Milenial terhadap Pemberitaan Kebijakan Pemerintah melalui Media Sosial”. Selama empat bulan, tim peneliti dari Puslitbang bidang IKP menghasilkan sebuah hasil penelitian yang bisa menjadi acuan dalam pembuatan Prosedur Operasi Standar (SOP) pengelolan Media Sosial yang dimiliki oleh kementerian maupun lembaga di Indonesia.

Sebanyak 80 responden terpilih telah menjadi sampel dalam penelitian ini. Populasi yang berasal dari para pengikut media sosial resmi Kementerian Kominfo seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dipilih berdasarkan rentang usia 15 hingga 37 tahun, domisili wilayah responden yaitu Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Mekanisme pengambilan sampel penelitian ini yaitu secara purposif berdasarkan usia dan domisilinya.

Hasil penelitian itu  menunjukkan bahwa sebanyak 32,3% responden lebih sering mengakses media sosial untuk mencari informasi. Selain itu, rupanya kebijakan pemerintah yang paling sering mereka cari di media sosial adalah mengenai pendidikan sebanyak 305, pembangunan infrastruktur sebanyak 20% dan ekonomi sebanyak 16,9%.

Seminar hasil penelitian ini menjabarkan kemasan konten yang menarik bagi generasi milenial dan post milenial seperti infografis dan kompilasi antara teks seperti caption maupun audio visual. Bahkan, kemasan foto yang mencakup kutipan dari tokoh ternama mendapatkan hasil yang efektif sebagai kemasan konten menarik bagi para pengguna media sosial. Tingkat efektivitas platform media sosial yang paling digemari para responden untuk mendapatkan informasi seputar kebijakan pemerintah adalah instagram.

Hadir sebagai narasumber lain dalam seminar hasil ini adalah Dosen London School of Public Relations (LSPR Jakarta) Hersinta Suroso, Dirjen IKP Niken Widiastuti, Pemimpin Redaksi Kumparan Arifin Asydhad dan Tenaga Ahli bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden Wandi Tutoroong. Para pengelola media sosial kementerian maupun lembaga juga turut diundang dalam seminar. Masukan tambahan terkait hasil penelitian ini antara lain adalah Puslitbang IKP diminta untuk mengakomodir penelitian berikutnya yang masih relevan dengan topik yang sama seperti manajemen tata kelola media sosial pemerintahan atau mempertanyakan substansi yang menarik kepada netizen. (ABPP)