Kemenpar Siap Gelar Rakornas Terkait Investasi Sektor Pariwisata

Jakarta - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) siap menggelar Rakornas III yang akan digelar pada 26-27 September mendatang. Rencananya pada Rakornas yang akan digelar di Hotel Rafflesia Jakarta ini, Kemenpar secara khusus akan membahas investasi dan pembiayaan sektor pariwisata.

"Sampai 2024 ada kebutuhan investasi 120 ribu hotel rooms, 15 ribu restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, 100 KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), dan amenitas pariwisata lainnya," jelas Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/9/2018).

Tak tanggung-tanggung, untuk Rakornas tersebut, Arief akan mendatangkan para ahli di bidangnya. Mereka juga para pembuat keputusan di kementerian/lembaga. Selain itu, akan didatangkan juga pihak dari instansi yang berhubungan dengan lembaga pembiayaan.

Adapun yang akan Arief libatkan adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Ngurah Puspayoga, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Kemudian ada juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Arief mengungkapkan bahwa semua pihak siap memainkan perannya, memberikan solusi demi pariwisata Indonesia. Terutama kebutuhan investasi bidang pariwisata sampai 2024.

Lebih lanjut, dirinya juga menjelaskan pembiayaan lain yang diperlukan, di antaranya untuk pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) atau 10 Bali Baru. Juga isu bunga pinjaman yang masih di atas 10 persen sehingga memberatkan para pelaku usaha industri pariwisata. 

"Dan yang tak kalah penting adalah adanya peluang untuk memberikan pembiayaan UMKM pariwisata di 10 destinasi pariwisata prioritas," tambahnya.

Menurut Arief, investasi dan pembiayaan adalah kunci sukses yang sangat krusial, karena hal itu merupakan faktor pengungkit pertumbuhan sektor pariwisata.

Rencananya, hari pertama Rakornas, Luhut dipercaya sebagai sebagai keynote speaker. Dia akan memaparkan "Pariwisata sebagai Sektor Prioritas Indonesia 2019 - 2024", sekaligus yang meresmikan Pembukaan Rakornas Pariwisata III.

Sementara, Thomas akan menyampaikan Deregulasi Investasi Sektor Pariwisata Indonesia. Dilanjutkan Agung yang akan menyampaikan perihal "Dukungan Dana Bergulir untuk UMKM Sektor Pariwisata".

Selanjutnya, Perry akan menjelaskan 'Sektor Pariwisata sebagai Pendongkrak Defisit Neraca Perdagangan Indonesia'. Terakhir, pemaparan akan datang dari Basuki mengenai 'Dukungan Pengembangan Homestay di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan'.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Ratman menambahkan, hari pertama Rakornas juga diisi berbagai diskusi panel. 

Diskusi Panel I mengangkat tema 'Dukungan Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pariwisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas'.

"Narasumbernya nanti Kepala BPIW (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah), Kementerian PUPR, Sekjen Kementerian Perhubungan, Sekjen Kementerian BUMN, dan Sekjen Kementerian Kominfo," sebut Dadang.

Diskusi Panel II akan mengambil tema 'Kemudahan Berusaha di Sektor Pariwisata Indonesia'. Narasumbernya nanti ada Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, BKPM, Pengelola KEK Pariwisata (PT ITDC), DPM Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jawa Timur, dan Staf Ahli Menko Perekonomian (OSS).

"Di hari pertama nanti juga akan dilakukan Penandatanganan MoU antara Menteri Pariwisata dan Direktur Utama PT Grab Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut, pada hari kedua Rakornas pembicara akan lebih didominasi oleh para pemangku kebijakan lembaga keuangan.

Keynote Speech Rakornas III Kemenpar hari kedua diisi oleh Darmin yang akan menyampaikan materi mengenai 'Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Dunia Usaha Pariwisata'. Kemudian pemaparan berikutnya akan disampaikan Sri Mulyani terkait 'Kebijakan Pembiayaan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas'. 

Lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Wimboh yang berjudul 'Peran Serta Otoritas Jasa Keuangan dalam Mendukung Usaha Pariwisata'.

"Di hari kedua ada Penandatanganan MoU antara Menteri Keuangan dengan Menteri Pariwisata. Selain itu, ada juga nanti penandatanganan MoU/PKS antara Kemenpar bersama perusahaan-perusahaan bidang pembiayaan," pungkas Dadang. (mul/ega)

sumber berita: www.detik.com (22/09/2018)