Pemerintah Kaji Frekuensi Bersama

Jakarta - Pemerintah masih mengkaji opsi berbagi frekuensi untuk penerapan teknologi high altitude platform station (HAPS) sebagai solusi penyediaan jaringan internet ke wilayan terpencil.

Direktur Penataan Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Denny Setiawan mengatakan, pemerintah telah menyediakan frekuensi untuk penerapan HAPS.

Izin untuk menggunakan frekuensi 900 MHz telah dikeluarkan bagi Google Loon yang sampai saat ini belum digunakan.

HAPS adalah platform yang diposisikan melayang di wilayah teresterial yang menyediakan jaringan internet dari udara ke daratan dengan akses titik ke titik.

Menurut Denny, dari sisi kebutuhan memang ada karena bisa diterapkan di perdesaan agar bisa mengakses jaringan 4G. Waktu tunda HAPS juga lebih kecil dibandingkan dengan satelit karena jaraknya yang lebih pendek ke permukaan.

Kerja sama untuk menerbangkan balon udara Google Loon telah disepakati oleh Google dengan PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk. dan PT XL Axiata Tbk. Kerja sama yang disepakati pada Oktober 2015 itu belum terlaksana akibat terganjal izin dari aturan perhubungan udara.

Sambil menanti teknologinya terbukti, pihaknya tengah mengkaji dampak yang ditimbulkan bila pengoperasian HAPS menggunakan spektrum frekuensi eksis.

"Kami masih kaji untuk sharing frekuensinya," ujarnya, Selasa (25/9).

Kajian dilakukan agar ketika teknologi siap, pihaknya bisa mengakomodasi kebutuhan internet dengan biaya yang lebih murah. Pasalnya, bila dibandingkan dengan satelit, investasi untuk HAPS akan lebih murah sehingga harga layanan yang diberikan kepada pengguna akhir pun bakal lebih rendah.

Saat ini, tutur Denny, International Telecommunication Union (ITU) telah menetapkan beberapa spektrum frekuensi yang bisa digunakan yakni di rentang frekuensi 2 GHz, 28 GHz, 31 GHz, dan 47 GHz.

Kendati demikian, para pabrikan dan penyedia layanan HAPS mengusulkan spektrum frekuensi baru sehingga pilihan penggunaan spektrum frekuensi lebih variatif.

Spektrum frekuensi lama dan baru yang akan dibahas pada World Radio communication Conferences tahun depan merupakan spektrum frekuensi eksis.

"Vendor HAPS mengusulkan frekuensi yang baru di 22 [GHz], 27 [GHz] akan dibahas di sidang WRC. Tetap harus sharing," katanya.

INDUSTRI LOKAL

Pemerintah mendorong agar industri dalam negeri turut andil dalam pengembangan HAPS. Terlebih, beberapa perusahaan seperti Avealto asal Inggris, Airbus, dan Facebook menginginkan agar bisa bermitra dengan operator seluler dan juga pabrikan dalam negeri. Alasannya, sulit bila harus mengembangkan sendiri karena harus mengeluarkan modal cukup besar di masa eksplorasi atau pengujian teknologi.

Dalam kesempatan yang sama. Manajer Kebijakan Publik, Akses, dan Konektivitas Facebook, Tom C. Varghese mengatakan pihaknya berkomitmen mendanai riset dan pengembangan HAPS. Facebook telah mengembangkan Aquila yakni pesawat nirawak dengan tenaga surya.

Verghase menegaskan bahwa Facebook tak akan menjadi operator atau pabrikan. Pihaknya hanya akan menjadi penyedia teknologi sehingga dibutuhkan mitra untuk bisa mengoperasikannya.

"Teknologi ini akan berupa open source. Kami akan menyediakan teknologinya. Kami tidak akan menjadi pembuat alat ini," katanya.

Wait Anderson, Direktur Avealto Ltd., sebuah perusahaan pengembang HAPS asal Inggris mengatakan, berbagi penggunaan spektrum frekuensi bukanlah masalah. Namun, dia mengakui hal ini sensitif karena operator satelit khawatir pasar mereka diambil oleh pengembang HAPS.

Menurutnya, penggunaan spektrum frekuensi untuk beberapa peranti sekaligus lebih menguntungkan bagi pemerintah. Utamanya, bila perusahaan harus membayar biaya sewa seperti yang diterapkan di Indonesia yakni biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi.

Menurutnya, terdapat beberapa cara agar bisa terhubung dengan HAPS. Di antaranya, disalurkan ke base transceiver station (BTS) milik operator atau disalurkan ke terminal yang bisa menghubungkan langsung dengan pengguna akhir.

"HAPS sangat cocok untuk menjangkau daerah perdesaan dengan biaya yang 50% lebih rendah dari Satelit." katanya.

Sumber : Bisnis Indonesia (27/09/2018)