FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 10-2018

    458

    Konektivitas Informasi Jadi Fokus Pemerintah Untuk Tingkatkan Produktivitas

    KategoriBerita Kementerian | vera002

    Jakarta, Kominfo - Pembangunan infrastruktur yang merata di bidang telekomunikasi menjadi salah satu bagian fokus kerja Pemerintah Indonesia untuk mendukung terbukanya akses konektivitas antar daerah sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat. 

    "Intinya adalah menyelesaikan masalah logistik. Hampir 23 persen dari GDP kita tahun lalu mencapai Rp 240 Miliar, biaya itu hanya habis di logistik saja," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Obrolan Santai “Laporan 4 Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi JK”, di Auditorium BPPT Jakarta, Senin  (22/10/2018) malam.

    Menteri Rudiantara mengungkapkan, pemerintah telah banyak melakukan perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada proses konektivitas informasi dan telekomunikasi serta sumber daya manusia (SDM).

    Saat ini, ucap Menteri Rudiantara, kebijakan terhadap konektivitas informasi dan telekomikasi yang dilakukan pemerintah tak hanya sebagai regulator, tapi juga fasilitator maupun akselarator.

    "Dari segi regulator, kita berpikir untuk menyederhanakan perizinan di Kemenkominfo. Misalkan sebelumnya ada 36 jenis izin, sekarang di sederhanakan menjadi lima jenis izin," ujar Menteri Rudiantara.

    Sementara untuk peran fasilitator, kata Menteri Rudiantara, dengan mempercepat program satelit Palapa Ring untuk mendukung pelayanan proses bisnis start up dan produktivitas masyarakat yang ingin memanfaatkan teknologi digital pada aktivitas usahanya..

    "Jakarta sudah mendapatkan troughput 7 Mbps pada Jaringan 4G, namun masyarakat di wilayah Papua dan Maluku hanya menikmati rata-rata 300 Kbps dengan biaya yang lebih mahal per megabyte. Kominfo membuat Program Palapa Ring Internet Broadband Backbone sebagai bentuk kebijakan keberpihakan," ujar Rudiantara.

    Mengenai satelit Palapa Ring, merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Palapa Ring terdiri dari tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) serta satu backhaul untuk menghubungkan semuanya. 

    Kemudian untuk peran akselerator, telah dicanangkan program 1000 start up digital dan coba mengakselerasi lima unicorn asal Indonesia pada akhir 2019. Prosesnya dilakukan dengan mempertemukan venture capital yang ingin berinvestasi kepada start up asal Indonesia.

    Guna diketahui, unicorn adalah perusahaan start up di Indonesia yang telah mempunyai nilai valuasi di atas USD 1 miliar. Saat ini ada empat unicorn di Indonesia yaitu  Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, BukaLapak. 

    "Proyeksi nilai transaksi ekonomi digital kita mencapai USD 130 miliar pada 2020. Angka itu setara 12 persen dari GDP kita, tapi kita terhambat isu SDM," ucap Menteri Rudiantara. 

    Menurut Menteri Rudiantara, hal itu dapat sebagai peluang mendorong pertumbuhan ekonomi digital dari aspek SDM. Oleh sebab itu, Kemenkominfo ingin mencetak 20.000 digital talent pada tahun 2019.

    Sementara, Kepala Staf Presiden Moeldoko menuturkan, saat ini sudah tersedia 87 juta tenaga kerja Indonesia dari jumlah target 10 juta orang di tahun 2019.

    "Dengan pembangunan infrastruktur, perbaikan kebijakan regulasi, OSS, dan hasil dari semua itu akan menghasilkan kemudahan berbisnis, dengan begitu investasi akan meningkat," kata Moeldoko.

    Moeldoko meminta, para generasi muda Indonesia terus berinovasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia.**

    Berita Terkait

    Perpres Satu Data Jadi Solusi Penyatuan Data K/L

    Presiden Joko Widodo pada 12 Juni 2019 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pe Selengkapnya

    Esensi Informasi Harus Berbasis Fakta dan Data

    Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh menilai di tengah peradaban yang terus berkembang, esensi informasi yang dibutuhkan masyarakat harus tetap di Selengkapnya

    Terapkan e-Government untuk Tingkatkan Layanan Publik

    Dinas Komunikasi dan Informatika Maluku Tengah memanfaatkan e-Government untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Selai Selengkapnya

    Menkominfo Pastikan Pemerintah Tak Intervensi UU Pers

    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan acuan mendasar bagi insan pers di Tanah Air. Undang-Undang tersebut lahir sebagai b Selengkapnya