Pemerintah Evaluasi 4 Operator Satelit

Jakarta - Pemerintah mengevaluasi empat badan usaha swasta calon pengelola satelit penunjang sistem pertahanan Indonesia di slot orbit 123 derajat Bujur Timur. Direktur Jenderal Sumber Daya, Perangkat Pos, dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail mengatakan bahwa badan usaha yang akan mengelola satelit Kementerian Pertahanan masih dalam tahap evaluasi.  

Evaluasi dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. "Untuk satelit 123 (derajat Bujur Timur), masih berproses. Dievaluasi oleh tim terpadu yang diketuai oleh Kemenko Polhukam," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (23/10).  

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebelumnya menyatakan ada banyak peminat pengelolaan satelit di slot orbit 123 derajat Bujur Timur. Mayoritas pihak yang tertarik adalah operator dari negara lain yang memiliki jangkauan di wilayah Asia Tenggara, bagian selatan China, dan Filipina. Saat ini, jelasnya, terdapat empat badan usaha yang tengah dievaluasi. Beberapa aspek yang diperhatikan yakni pengalaman, kemampuan teknis, dan kemampuan keuangan.  

Pemerintah juga mengkaji model bisnis dan daftar pelanggan empat badan usaha tersebut untuk memastikan mereka tepercaya sebagai pengelola satelit bidang pertahanan. "Sudah ada empat badan usaha yang dievaluasi dan sedang dipersempit menjadi beberapa variabel," kata Rudiantara  

Slot orbit 123 Bujur Timur milik Indonesia kosong karena permasalahan kontrak antara Kementerian Pertahanan dengan Avanti Communication Ltd. Avanti menggugat Kemenhan RI untuk membayar US$20,1 juta sebagai biaya sewa satelit Artemis milik Avanti. Kemenhan RI menyewa satelit Artemis untuk menggantikan peran satelit Garuda1 yang telah mengorbit sejak 2000 di slot orbit 123 Bujur Timur.  

Dari total kontrak US$30 juta, Avanti mengklaim masih ada US$16,8 juta biaya yang perlu dibayar. Belum selesainya pembayaran tersebut membuat Avanti membawa masalah ini ke ranah hukum. "Orbitnya tetap cuma pengelolaannya saja. Cuma yang tadinya dikelola kemhan mungkin nanti dikelola pihak lain. Ada proses apa semacam itu [beauty contest]," kata Ismail.  

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah harus menyerahkan pengelolaan Satelit L-Band dari Kementerian Pertahanan ke badan usaha swasta. Tujuannya, agar pemerintah tak perlu mengeluarkan biaya pengadaan dan risiko kegagalan program itu.  

Setelah melakukan rapat bersama Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pertahanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pihaknya memutuskan agar pengelolaannya dilakukan swasta tetapi tetap mengakomodasi fungsi pertahanan.  

Kendati demikian, pemerintah bakal memberlakukan persyaratan-persyaratan khusus untuk memilih operator yang tepat. Oleh karena itu, Kepala BKPM Thomas Lembong akan mengevaluasi bagaimana kekuatan finansial badan usaha yang telah menyatakan minat untuk mengelola satelit. Sementara itu, menkominfo akan menguji aspek teknisnya. "Ternyata kami memang harus mengambil kebijakan baru untuk menyerahkan operator itu tidak di Kemenhan, tapi di badan usaha lain yang bukan pemerintah," ujar Wiranto.  

PALAPA RING TENGAH  

Sementara itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menyatakan uji coba Palapa RingTengah diminati 23 perusahaan. Direktur Utama BAKTI Anang Latif mengatakan saat ini uji coba belum dimulai. Namun, terdapat 23 perusahaan yang menyatakan minat untuk melakukan uji coba.  

"Yang berminat melakukan uji coba 23 operator," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/10). Pembentangan serat optik dalam royek Palapa Ring Tengah telah mencapai 1.326,22 km kabel darat dan 1.787,06 km kabel laut. Kabel yang terbangun saat ini sebenarnya lebih panjang dari rencana pembangunan yakni 1.289 km untuk kabel darat dan 1.706 kabel laut.  

Nantinya akan terdapat lima ruas dengan dua di antaranya yang tidak terhubung dengan kabel laut. Satu ruas yang masih belum selesai yakni ruas 8 dengan panjang kabel laut 988,7 km dan kabel darat yang tersambung baru 49,9 km atau 48,6%. Oleh karena itu, dia menyebut uji coba akan dilakukan perbagian karena terdapat empat ruas yang telah selesai. Menurutnya, penetapan tarif tak akan menanti hingga Palapa Ring Tengah beroperasi secara komersial. Pihaknya akan memberikan uji coba kepada operator sebelum tarif sewa proyek yang menghubungkan 17 kabupaten itu dirilis.  

BAKTI telah merilis harga sewa infrastruktur Palapa Ring paket barat pada akhir September dengan tarif termurah Rp20 juta per bulan. Setiap ruas dikenakan tarif yang berbeda karena mempertimbangkan nilai investasi, harga pasar, dan jumlah pengguna. Selain itu, BAKTI menawarkan potongan harga. Kalau terdapat satu peminat, peminat tersebut berhak mendapat potongan harga 50% dari tarif yang telah ditetapkan. Kemudian, bila terdapat dua peminat, potongan harga menjadi 33% dan 25% untuk tiga peminat. 

Sumber berita : Bisnis Indonesia (25/10/2018)