FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
30 10-2018

432

Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Tata Cara Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi

SIARAN PERS NO. 290/HM/KOMINFO/10/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 290/HM/KOMINFO/10/2018
Selasa30 Oktober 2018
Tentang
Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Tata Cara Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
pada Penyelenggaraan Telekomunikasi

 

Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tentang Tata Cara Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi.

RPM tersebut hanya simplifikasi  atas dua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Hal ini dilakukan karena mengatur tata cara pencapaian tingkat komponen dalam negeri pada penyelenggaraan telekomunikasi dan tidak terdapat perubahan substansi.

Adapun kedua RPM tersebut yang disimplifikasi dan dicabut yaitu:   

  1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi; dan
  2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PER/M.KOMINFO/09/2010 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operasional (Operational Expenditure/Opex) pada Penyelenggaraan Telekomunikasi.

RPM tersebut mengatur antara lain:

  1. Kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk memenuhi TKDN belanja modal (capital expenditure/ capex) dan belanja operasional (operational expenditure/ opex);
  2. Penilaian Sendiri  (Self Assessment) dan Verifikasi: Penyelenggara telekomunikasi wajib menilai sendiri (self assessment) untuk pencapaian TKDN belanja modal (capex) dan pencapaian TKDN belanja Operasional (Opex) setiap tahunnya, dan dilaksanakan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Pelaporan: Penyelenggara telekomunikasi wajib melaporkan pencapaian TKDN hasil penilaian sendiri (self assessment kepada Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun berjalan.
  4. Pengawasan dan Pengendalian: Pengawasan dan pengendalian Peraturan Menteri ini oleh Direktur Jenderal yang pelaksanaannya dapat membentuk Tim yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata cara penilaian pencapaian TKDN pada penyelenggaraan telekomunikasi.
  5. Sanksi: Setiap penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi pencapaian TKDN diberikan sanksi administrasi berupa denda dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Kominfo menerima masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap RPM dimaksud. Masukan/ tanggapan dapat disampaikan melalui email siti028@kominfo.go.idsiti008@kominfo.go.idsiti_haroyah@postel.go.id dari tanggal 30 Oktober s.d. 6 November 2018.

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Berita Terkait

Siaran Pers No. 66/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Tes Koneksi Internet di Tengah Laut, Menteri Rudiantara Video Call dengan Nelayan

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berkomunikasi dengan nelayan secara langsung melalui video conference (Video Call) dari tengah Selengkapnya

Siaran Pers No. 65/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Palapa Ring Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah 3T

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap pembangunan Proyek Palapa Ring dapat membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan m Selengkapnya

Siaran Pers No. 64/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Kominfo Dukung Insiatif Smart Citizen Day untuk Wujudkan Indonesia Pintar

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung inisiatif gelaran Smart Citizen Day untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesi Selengkapnya

Siaran Pers No. 63/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Kominfo Blokir 11.803 Konten Radikalisme dan Terorisme

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 kon Selengkapnya