FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
30 10-2018

308

Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Tata Cara Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi

SIARAN PERS NO. 290/HM/KOMINFO/10/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 290/HM/KOMINFO/10/2018
Selasa30 Oktober 2018
Tentang
Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Tata Cara Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
pada Penyelenggaraan Telekomunikasi

 

Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tentang Tata Cara Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi.

RPM tersebut hanya simplifikasi  atas dua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Hal ini dilakukan karena mengatur tata cara pencapaian tingkat komponen dalam negeri pada penyelenggaraan telekomunikasi dan tidak terdapat perubahan substansi.

Adapun kedua RPM tersebut yang disimplifikasi dan dicabut yaitu:   

  1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi; dan
  2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PER/M.KOMINFO/09/2010 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operasional (Operational Expenditure/Opex) pada Penyelenggaraan Telekomunikasi.

RPM tersebut mengatur antara lain:

  1. Kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk memenuhi TKDN belanja modal (capital expenditure/ capex) dan belanja operasional (operational expenditure/ opex);
  2. Penilaian Sendiri  (Self Assessment) dan Verifikasi: Penyelenggara telekomunikasi wajib menilai sendiri (self assessment) untuk pencapaian TKDN belanja modal (capex) dan pencapaian TKDN belanja Operasional (Opex) setiap tahunnya, dan dilaksanakan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Pelaporan: Penyelenggara telekomunikasi wajib melaporkan pencapaian TKDN hasil penilaian sendiri (self assessment kepada Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun berjalan.
  4. Pengawasan dan Pengendalian: Pengawasan dan pengendalian Peraturan Menteri ini oleh Direktur Jenderal yang pelaksanaannya dapat membentuk Tim yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata cara penilaian pencapaian TKDN pada penyelenggaraan telekomunikasi.
  5. Sanksi: Setiap penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi pencapaian TKDN diberikan sanksi administrasi berupa denda dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Kominfo menerima masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap RPM dimaksud. Masukan/ tanggapan dapat disampaikan melalui email siti028@kominfo.go.idsiti008@kominfo.go.idsiti_haroyah@postel.go.id dari tanggal 30 Oktober s.d. 6 November 2018.

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Berita Terkait

Siaran Pers No. 15/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Bangun Infrastruktur Tol Informasi dari Pinggiran dengan Skema KPBU

Menteri Sri Mulyani Indrawati menyatakan pembangunan jaringan kabel serat optik untuk akses internet cepat Palapa Ring menjadi bukti nyata p Selengkapnya

Siaran Pers No. 13/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Bukukan Pendapatan Rp2,9 T, BAKTI Jadi BLU Terbesar Kedua

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tercatat sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan pendapatan terbesar kedua pada tah Selengkapnya

Siaran Pers No. 12/HM/KOMINFO/01/2019 Tentang Pembatasan Hak Akses Rekaman Telekomunikasi Wujud Pengakuan dan Perlindungan Hak Pribadi

Pemerintah menyatakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak pribadi. Selengkapnya

Siaran Pers No. 10/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Dorong 8 Juta Petani Go Digital, Kominfo Wujudkan Visi Indonesia Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Pemerintah akan mendorong sebanyak delapan juta masyarakat Indonesia untuk Go Digit Selengkapnya