FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
30 10-2018

176

Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Tata Cara Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi

SIARAN PERS NO. 290/HM/KOMINFO/10/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 290/HM/KOMINFO/10/2018
Selasa30 Oktober 2018
Tentang
Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Tata Cara Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
pada Penyelenggaraan Telekomunikasi

 

Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tentang Tata Cara Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi.

RPM tersebut hanya simplifikasi  atas dua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Hal ini dilakukan karena mengatur tata cara pencapaian tingkat komponen dalam negeri pada penyelenggaraan telekomunikasi dan tidak terdapat perubahan substansi.

Adapun kedua RPM tersebut yang disimplifikasi dan dicabut yaitu:   

  1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi; dan
  2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PER/M.KOMINFO/09/2010 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operasional (Operational Expenditure/Opex) pada Penyelenggaraan Telekomunikasi.

RPM tersebut mengatur antara lain:

  1. Kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk memenuhi TKDN belanja modal (capital expenditure/ capex) dan belanja operasional (operational expenditure/ opex);
  2. Penilaian Sendiri  (Self Assessment) dan Verifikasi: Penyelenggara telekomunikasi wajib menilai sendiri (self assessment) untuk pencapaian TKDN belanja modal (capex) dan pencapaian TKDN belanja Operasional (Opex) setiap tahunnya, dan dilaksanakan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Pelaporan: Penyelenggara telekomunikasi wajib melaporkan pencapaian TKDN hasil penilaian sendiri (self assessment kepada Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun berjalan.
  4. Pengawasan dan Pengendalian: Pengawasan dan pengendalian Peraturan Menteri ini oleh Direktur Jenderal yang pelaksanaannya dapat membentuk Tim yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata cara penilaian pencapaian TKDN pada penyelenggaraan telekomunikasi.
  5. Sanksi: Setiap penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi pencapaian TKDN diberikan sanksi administrasi berupa denda dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Kominfo menerima masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap RPM dimaksud. Masukan/ tanggapan dapat disampaikan melalui email siti028@kominfo.go.idsiti008@kominfo.go.idsiti_haroyah@postel.go.id dari tanggal 30 Oktober s.d. 6 November 2018.

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Berita Terkait

Siaran Pers No. 301/HM/KOMINFO/11/2018 Tentang Gandeng Badan Usaha, Proyek Infrastruktur Telekomunikasi Tak Bebani APBN

Pembangunan infrastruktur internet cepat untuk merealisasikan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia, terutama wilayah pelosok, saat Selengkapnya

Siaran Pers No. 300/HM/KOMINFO/11/2018 Tentang Gugatan PTUN PT First Media

Sidang gugatan PTUN PT First Media dengan agenda pemeriksaan persiapan telah digelar Selasa, 13 November 2018 di Kantor Pengadilan Tata Usah Selengkapnya

Siaran Pers No. 299/HM/KOMINFO/11/2018 Tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggara BWA 2.3 GHz

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa laku Izin Pita Frekuensi Radio pada Pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk penyelenggaraan Jaringan teta Selengkapnya

Siaran Pers No. 298/HM/KOMINFO/11/2018 tentang RIoT 2018, Pamerkan Produk Unggulan Anak Bangsa di Bidang IoT

Setelah sukses dengan Hackathon Republic of Internet of Things (RIoT) pada tahun 2017 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali m Selengkapnya