Pemerintah Kembangkan Talenta dan Infrastruktur Ekonomi Digital

Jakarta - Pemerintah membenahi berbagai aspek pendukung ekonomi digital. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan era baru tersebut harus diisi dengan sumber daya manusia yang memadai, penyesuaian kapasitas bisnis, dan elektronifikasi sistem pemerintahan. 

"Kami mulai bekerja untuk memenuhi tiga hal itu," kata dia kepada Tempo, kemarin.  Semuel berujar bahwa lembaganya sudah menargetkan pelatihan digital terhadap 20 ribu talenta muda hingga tahun depan. Melalui pengembangan kemampuan, pekerja domestik nantinya bisa diserap oleh perusahaan asing, yang saat ini menjadi pelaku utama bisnis digital.  

Program itu, dia menuturkan, dimulai dari pembinaan 1.000 tenaga lokal bersama lima universitas, antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Tema pelatihannya beragam, dari kecerdasan buatan, komputasi awan (cloud computing), hingga keamanan cyber. "Korporasi juga punya program tersendiri, kami dibantu pemain asing, seperti Cisco," ujarnya.  

Pemerintah pun berupaya mengembangkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga bulan ini, ucap. Semuel, sudah ada 6,5 juta pengusaha kecil yang memanfaatkan sistem digital. "Jumlahnya kami targetkan sudah 8 juta pada tahun depan."  

Di samping beralih ke struktur kerja digital, pemerintah juga tengah membenahi regulasi yang menghambat laju ekonomi dunia maya. Semuel mencontohkan revisi PeraturanMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik yang ditujukan untuk menyatukan data transaksi bisnis via Internet. Dengan demikian, pemerintah akan memiliki metode penghitungan nilai bisnis ekonomi digital. "Sekarang mereka mungkin melapor saat bayar pajak, tapi itu pun datanya tak rinci," tutur Semuel. "Kami upayakan agar semua transaksi dilaporkan ke pemerintah."  

Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Ahmad Ramli, mengatakan pengembangan ekonomi digital harus sejalan dengan pembaruan infrastruktur telekomunikasi. Program pendukung yang sedang berjalan, menurut dia, antara lain pemasangan kabel serat optik sepanjang 36 ribu kilometer atau Palapa Ring serta pengadaan satelit. "Agar level pelayanannya membaik," tuturnya, kemarin.  

Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik juga sudah dimulai. "Itu jelas mendorong percepatan e-commerce, usaha rintisan (start-up), dan pengembangan kapasitas logistik." 

Ketua umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Ignatius Untung, menilai Indonesia masih sangat kekurangan tenaga kerja digital. "Talenta kita sedikit sekali, jumlah yang mumpuni masih 30 persen dari total pekerja. Tak akan berkembang kalau mereka sibuk mengajari 70 persen sisanya," ucap Untung. 

Sumber berita : Koran Tempo (15/11/2018)