Dirjen IKP: Wujudkan Pesta Demokrasi 2019 yang Damai

Bandung, Kominfo - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengajak setiap elemen bangsa Indonesia mewujudkan Pesta Demokrasi 2019 yang membawa kegembiraan, kebahagiaan, dan keceriaan sekaligus membawa kedamaian. 

“Namanya pesta sekalipun itu pesta demokrasi tentunya yang kita harapkan pesta demokrasi pemilu kita adalah Pemilu yang damai,” katanya dalam Acara "Dongeng Kebangsaan" di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Jumat (30/10/2018).

Menurut Dirjen Niken, peran pers sebagai penjaga keutuhan nasional dan menyajikan informasi yang membuka pemikiran dan menedukan masyarakat. “Kita berkumpul pada malam hari ini adalah ingin mengajak bersama-sama agar pers dan wartawan memiliki kontribusi sebagai media yang bisa menjaga martabatnya, tentu saja berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang akan kita laksanakan 2019 mendatang,” ujarnya.

Dalam acara bertema Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas itu, Dirjen Niken menyatakan beberapa waktu terakhir, pers telah memainkan peran penjaga keutuhan nasional dengan menyajikan pemberitaan yang meneduhkan.

"Akhir-akhir ini terjadi dinamika luar biasa sekali, pers yang menjadi penjaga keutuhan nasional dan menyajikan pemberitaan yang meneduhkan masyarakat, memiliki peran penting menghadapi pemilu dalam demokrasi suatu negara. Namun sekarang pilar demokrasi itu tidak lagi empat tapi lima yaitu terdiri eksekutif, legislatif, yudikatif, pers, dan media sosial," jelasnya.

Berkaitan dengan media sosial, Niken mengharapkan media tetap menjadi terdepan dalam profesionalitas dan menjadi referensi informasi yang terpercaya. Hal itu berkatan dengan mekanisme kerja yang berbeda dengan media sosial. 

“Pers dengan media sosial serupa tapi tak sama, tidak bisa disamakan karena kalau media pers informasi yang sampai kepada masyarakat adalah informasi yang sudah terverifikasi. Ada reporter menulis berita, ada redaktur yang kemudian akan mengoreksi tulisan sebelum dipublikasikan, ataupun editor yang akan memeriksa dan memverifikasi kebenaran data fakta kemudian ada pemred dan lain sebagainya sehingga informasi-informasi yang sampai kepada audiens adalah informasi yang akurat terpercaya,” ungkapnya.

Menurut Dirjen IKP, media sosial, di era perkembangan teknologi informasi, menurutnya membawa informasi yang suka-suka, semua orang menjadi pemilik media, semua orang dalam tanda kutip seolah-olah seperti wartawan. “Mereka bisa meliput, mereka bisa mengolah berita,  mereka bisa menulis, mereka bisa memproduksi berita dan bisa menyebarkannya sendiri,” tutur Niken.

Namun demikian, Niken mencatat media masih unggul karena ada mekanisme dan acuan kode etik. Media mainstream mempunyai Dewan Pers untuk meluruskan dan mengarahkan produk pers sesuai kode etik jurnalistik. Ada juga Komisi Penyiaran Indonesia yang akan mengawasi konten penyiaran. 

"Sementara tidak ada dewan medsos. Hal ini perlu dipikirkan Kaukus media untuk perlunya ada kode etik medsos. Medsos bisa jadi media informasi, promosi, rekreasi, tapi juga menyebarkan hoax, ujaran kebencian, provokasi, intoleran, terorisme, radikalisme. Ini bisa memicu kemarahan yang berimbas di dunia nyata. Sebab itu pers harus bisa menjaga pemberitaannya agar masyarakat selalu tenang dan nyaman menerima informasi. Disinilah pentingnya pers sebagai Garda terdepan dari demokrasi," jelasnya.

Pemilih Berdaulat, Negara Kuat

Dirjen Niken mengingatkan, selain sebagai alat kontrol sosial, pers memiliki peran penting sebagai garda terdepan demokrasi. "Tentunya dalam masa pemilu ini pers ataupun media juga menjadi sumber informasi. Bahwa sekarang ini banyak masyarakat yang belum mengetahui pemilu itu dilaksanakan tanggal 17 April dan diantara kita mungkin juga belum tahu tata cara pencoblosan atau pemilihannya,” jelasnya.

Oleh karena itu, Dirjen IKP mengharapkan agar media massa dan pers memberikan informasi tahapan-tahapan pemilu. Tidak hanya pada pada kontestasi, menurutnya peran media sebagai sumber informasi bagi masyarakat ini harus terus digaungkan. “Tata cara Pemilu, tanggal-tanggal pelaksanaannya, tahapan dan lain sebagainya sangat diperlukan,” ungkapnya. 

Mengutip data Komisi Pemilihan Umum, Dirjen Niken menyebut peran media untuk mengedukasi masyarakat. Dalam Pemilu 2014 yang lalu, partisipasi masyarakat itu tidak terlalu besar bahkan hanya sekitar 70% lebih. "Artinya ada kurang lebih hampir 30% masyarakat ini tidak menggunakan hak pilihnya. Di sinilah peran dari media untuk membangkitkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya, karena satu suara itu sangat bermanfaat menentukan masa depan bangsa,” tuturnya.

Menurut Niken, selain itu sebagai alat kontrol sosial media dapat memberikan informasi edukasi kepada masyarakat agar memilih betul-betul sesuai dengan aspirasi.  "Tidak berdasarkan money politik ataupun hal-hal lain yang diluar dari aspirasi dari masyarakatnya. Media tentu perlu memberikan informasi kepada masyarakat tentang visi, misi, capaian, track record dari kandidat apakah itu untuk Pileg ataupun Pilpres sehingga masyarakat mengetahui kinerja ataupun visi misi dari pemimpin yang akan dipilih," tandasnya.

Waspada Bahaya Hoaks 

Dirjen Niken menegaskan di dunia internasional saat ini, media sosial kerap dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, meskipun ada banyak juga digunakan untuk positif. "Tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan untuk hal yang negatif bahkan jatuh korban di suatu tempat hanya gara-gara memasang status tantang-menantang di dunia maya ketika bertemu di dunia nyata ancaman itu betul-betul dia lakukan. Ini bahaya sekali, hoaks itu amat sangat berbahaya karena bisa memicu kebencian, memicu kemarahan, memicu konflik, memicu disintegrasi, karena hoaks ini bisa mengadu domba,” tandasnya.

"Ketika di media sosial sangat banyak hoaks, banyak ujaran kebencian, provokasi, menghasut, kemudian fitnah, kemudian intoleran dan lain sebagainya, ternyata Berdasarkan penelitian, kepercayaan kepada media menjadi plus 5, kepercayaan kepada platform termasuk media sosial itu minus 2," jelasnya.

Dengan adanya kepercayaan masyarakat kepada media mainstream yang sedemikian besar, Dirjen IKP mengajak insan pers untuk memanfaatkan dan mengawal Pemilu yang Luber. "Media menjadi perekat persatuan, media menjadi muara perdamaian sehingga kita dapat kembangkan Peace Journalism atau jurnalisme damai bahkan bisa juga Prophetic Journalism (Jurnalisme Kenabian), yaitu mengutamakan pada kebenaran dan bagaimana kita mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu," ajaknya.

Di akhir acara, Dirjen IKP tetap mengajak meningkatkan dan menjaga persatuan. Peran itu bisa dimainkan oleh media dengan menyampaikan informasi pesta demokrasi baik pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif atau wakil rakyat.

"Beda dalam pilihan kiranya terlalu kecil menjadi alasan berkonflik. Tetap jaga persatuan dan kesatuan, persaudaraan sesama anak bangsa. Tetaplah hidup rukun dan damai meskipun dalam perbedaan pilihan," pesannya. 

Acara Dongeng Kebangsaan digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Kaukus Media dan Pemilu. Hadir dalam acara itu, Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat Hening Widiatmoko;  Guru Besar Universitas Padjadjaran Bagir Manan; Komisaris Tempo Media Group Bambang Harymurti; dan Direktur Eksekutif Indonesia New Media Watch Agus Sudibyo. Selain itu hadir pula Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Imam Wahyudi;  Plt. Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat, serta Dekan Fikom Universitas Padjadjaran, Dadang Rahmat Hidayat. (hm.ys)