FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
05 12-2018

68

TNI-Polri Tangani Kasus Penembakan Pekerja Infrastruktur di Papua

Kategori Berita Pemerintahan | mth

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk menyelidiki kabar adanya penembakan pekerja pembangunan infrastruktur di Nduga, Papua.

“Tadi pagi saya sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk lihat dulu karena ini masih simpang siur. Di Nduga itu tidak bisa yang namanya sinyal. Jadi ini masih dikonfirmasi dulu ke sana apa betul kejadiannya seperti itu,” ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Selasa (04/12/2018) pagi.

Presiden sendiri sebelumnya pernah ke kabupaten yang dikabarkan menjadi lokasi penembakan. Kabupaten tersebut masuk dalam kategori merah karena dianggap sebagai daerah rawan.

“Kita tahu bahwa pembangunan di Tanah Papua memang medannya sangat sulit dan juga masih terdapat gangguan keamanan seperti itu,” imbuhnya.

Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua itu akan tetap dilanjutkan. Pemerintah, sebut Presiden, tak akan pernah takut terhadap ancaman kelompok bersenjata maupun separatis.

“Pembangunan infrastruktur di Tanah Papua tetap berlanjut. Kita tidak akan takut oleh hal-hal seperti itu,” tandasnya.

Berita Terkait

Jaga Sentralitas Kawasan, Presiden Kembali Angkat Konsep Indo-Pasifik di KTT ke-33 ASEAN

Indonesia kembali menyampaikan perkembangan konsep kerja sama di kawasan Indo-Pasifik dalam KTT ke-33 ASEAN di Singapura. Presiden Joko Wido Selengkapnya

Ini Cara Dapatkan Beasiswa Santri dari LPDP

Peluang bagi santri untuk mendapatkan beasiswa pendidikan jenjang magister dan doktoral di dalam dan luar negeri dari pemerintah. Program ya Selengkapnya

Butuh Tenaga Bersertifikat, Pembangunan Infrastruktur Bukan Pekerjaan Instan

Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sekarang ini adalah pekerjaan besar yang menggela Selengkapnya

Kolaborasi Tiga Kementerian Percepat Izin Yacht Lewat Aplikasi YachtERS

Kolaborasi tiga lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan memudahkan dan memperc Selengkapnya