FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
07 12-2018

295

Kerja Sama Dengan 19 Kepala Daerah Untuk Percepat Bangun BTS USO

SIARAN PERS NO. 308/HM/KOMINFO/12/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 308/HM/KOMINFO/12/2018

Jumat, 7 Desember 2018

Tentang

Kerja Sama Dengan 19 Kepala Daerah Untuk Percepat Bangun BTS USO

 

Jakarta, Kominfo -  Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penandatanganan kerja sama dengan 19 kepala daerah untuk mempercepat pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Kewajiban Pelayanan Umum (KPU)/Universal Service Obligation (USO).

“Kerja sama semacam ini sangat diperlukan karena dalam pembangunan BTS memerlukan lahan dan dukungan masyarakat setempat agar pekerjaan berjalan lancar dan masyarakat segera dapat memanfaatkan pembangunan BTS tersebut,” tutur  Direktur Utama BAKTI Anang Latif dalam Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Milik Daerah untuk keperluan pembangunan BTS USO di Hotel Shangri-La Jakarta,  Jumat  (07/12/2018) pagi.

Menurut Anang Latif, penandatanganan kerja sama dengan 19 kepala daerah di wilayah pembangunan BTS USO itu, dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa BAKTI memiliki kewajiban untuk menyediakan BTS dan pemerintah kabupaten berkewajiban untuk menyediakan lahan pendirian BTS,” ungkapnya.

Lebih lanjut Direktur Utama BAKTI Kominfo menjelaskan pembangunan BTS USO membutuhkan beberapa komponen. “Komponen tersebut adalah tower setinggi 32 meter, transmisi (VSAT), catu daya (450 watt VDC) dan perlengkapan BTS. Semua itu digelar di lahan seluas 400 m2 yang disediakan pemerintah daerah berdasarkan perjanjian pinjam pakai lahan,” jelas Anang.

Mengenai jangka waktu pemakaian lahan, Anang Latif menyebutkan akan berlangsung selama kurang lebih lima tahun. “Atau disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku di masing-masing lokasi,” ungkapnya.

Berdasarkan data BAKTI Kominfo, saat ini, terdapat 30 kabupaten/kota yang melakukan penandatanganan perjanjian pinjam pakai lahan. Daerah itu antara lain Kepulauan Talaud, Flores Timur, Maluku Tenggara Barat, Kota Tidore Kepulauan, Mamberamo Raya, Keerom, Merangin, Pulau Taliabu, Mahakam Ulu, Sambas, Kepulauan Aru, Banggai Kepulauan, Boven Digoel, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Solok Selatan, Deiyai, Alor, Banjar, Kapuas Hulu, Mappi, Timor Tengah Utara, Mamberamo Tengah, Merauke, Nunukan, Seluma, Asmat, Maybrat, dan Sabu Raijua.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BAKTI bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, dan dipimpin oleh Direktur Utama. BAKTI bertugas untuk melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika.

 

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

updated 11/12/2018

Berita Terkait

Siaran Pers No. 15/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Bangun Infrastruktur Tol Informasi dari Pinggiran dengan Skema KPBU

Menteri Sri Mulyani Indrawati menyatakan pembangunan jaringan kabel serat optik untuk akses internet cepat Palapa Ring menjadi bukti nyata p Selengkapnya

Siaran Pers No. 14/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Menkominfo dan Menkeu Akan Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah untuk Layanan Pajak dan Kesehatan

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sa Selengkapnya

Siaran Pers No. 13/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Bukukan Pendapatan Rp2,9 T, BAKTI Jadi BLU Terbesar Kedua

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tercatat sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan pendapatan terbesar kedua pada tah Selengkapnya

Siaran Pers No. 12/HM/KOMINFO/01/2019 Tentang Pembatasan Hak Akses Rekaman Telekomunikasi Wujud Pengakuan dan Perlindungan Hak Pribadi

Pemerintah menyatakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak pribadi. Selengkapnya