FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
10 12-2018

387

Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi

SIARAN PERS NO. 313/HM/KOMINFO/12/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 313/HM/KOMINFO/12/2018

Senin, 10 Desember 2018

Tentang

Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi 

  

Pada tanggal 30 November 2018, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah menerbitkan Ketetapan (TAP) BRTI Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi, yang berlaku terhitung sejak tanggal 10 Desember 2018. [unduh TAP BRTI 04/2018] 

Pertimbangan diterbitkannya TAP BRTI ini adalah bahwa setelah registrasi pelanggan jasa telekomunikasi diimplementasikan, masih ditemukenali penyalahgunaan jasa telekomunikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berupa pengiriman panggilan dan/atau pesan yang mengganggu dan tidak dikehendaki (spam), yaitu panggilan dan/atau pesan yang diindikasikan penipuan.

Penyalahgunaan jasa telekomunikasi tersebut perlu ditangani dengan cepat dan terintegrasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap tujuan dan manfaat dari proses registrasi pelanggan jasa telekomunikasi terjaga dengan baik dengan tidak mengabaikan hak-hak pelanggan jasa telekomunikasi. 

Oleh karena itu, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia melakukan optimalisasi saluran pengaduan (help desk) yang saat ini tersedia sehingga keluhan pelanggan terhadap penyalahgunaan jasa telekomunikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat ditangani dengan baik.

Penanganan pengaduan pelanggan terhadap penyalahgunaan jasa telekomunikasi berupa panggilan dan/atau pesan yang bersifat mengganggu dan/atau tidak dikehendaki (spam call and/or message) yang diindikasikan PENIPUAN dalam segala bentuknya, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan untuk segera mengurus  pembayaran transaksi tertentu, transfer uang atau Pelanggan menjadi pemenang kuis atau undian dilakukan dengan menggunakan alur sebagai berikut:


Dalam hal terjadi pemblokiran terhadap nomor telepon seluler (MSISDN) yang tidak terkait dengan penipuan, pemblokiran nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan dapat dibuka setelah ada klarifikasi dan/atau verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan kepada BRTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggan yang membuat laporan pengaduan wajib memberikan laporan yang benar dan bertanggung jawab atas laporan pengaduan yang dibuat.

 

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Berita Terkait

Siaran Pers No. 67/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Kominfo Pantau dan Siap Blokir Iklan Kampanye di Platform Digital Selama Masa Tenang

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan pemantauan dan blokir iklan kampanye yang tampil dalam platform digital selama masa te Selengkapnya

Siaran Pers No. 66/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Tes Koneksi Internet di Tengah Laut, Menteri Rudiantara Video Call dengan Nelayan

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berkomunikasi dengan nelayan secara langsung melalui video conference (Video Call) dari tengah Selengkapnya

Siaran Pers No. 65/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Palapa Ring Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah 3T

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap pembangunan Proyek Palapa Ring dapat membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan m Selengkapnya

Siaran Pers No. 64/HM/KOMINFO/03/2019 tentang Kominfo Dukung Insiatif Smart Citizen Day untuk Wujudkan Indonesia Pintar

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung inisiatif gelaran Smart Citizen Day untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesi Selengkapnya