FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    11 12-2018

    1799

    Kolaborasi Ekosistem Digital Untuk Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di Daerah 3T

    SIARAN PERS NO. 314/HM/KOMINFO/12/2018
    Kategori Siaran Pers
    Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf (kiri), Menteri Sosial Agus Gumiwang (kedua kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) dan Menkominfo Rudiantara berbincang saat meluncurkan ekosistem digital pembayaran ultra mikro (UMI) di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Peluncuran ekosistem program pembiayaan kredit untuk pengusaha ultra mikro berbasis digital yang menggandeng sejumlah lembaga keuangan digital tersebut untuk mendukung uji coba digitalisasi penyaluran pembiayaan kredit UMI guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di Indonesia. - (antarafoto)

    Siaran Pers No. 314/HM/KOMINFO/12/2018

    Selasa, 11 Desember 2018

    Tentang

    Kolaborasi Ekosistem Digital Untuk Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di Daerah 3T

    Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Keuangan dan lima lembaga meluncurkan Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).  Melalui kerja sama Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI) dengan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) serta kolaborasi dengan lembaga lain, proses digitalisasi penyaluran pembiayaan UMi ditargetkan bisa menjangkau seluruh debitur ke seluruh pelosok Indonesia.

    Direktur Utama BAKTI Anang Latif menyatakan dukungan dari Kementerian Kominfo dalam bentuk penyediaan konektivitas telekomunikasi informatika sebagai ekosistem digital. Ketersediaan infrastruktur digital menurutnya penting untuk penyaluran UMi ke pelosok negeri, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). 

    “Salah satu faktor keberhasilan dalam pengembangan digitalisasi pembiayaan UMi adalah pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Dalam hal ini, BAKTI berperan untuk men-support digitalisasi pembiayaan UMi melalui pemerataan konektivitas telekomunikasi dan informasi terutama di daerah 3T, sejalan dengan target debitur pembiayaan UMi,” kata Anang Latif dalam Peluncuran Digitalisasi Pembiayaan UMi di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan,  Selasa (11/12/2018).

    Dalam peluncuran itu, dilakukan penyaluran secara simbolis pembiayaan UMi kepada 12 debitur yang tersebar di empat lokasi. Lokasi itu antara lain Deli Serdang, Sumatera Utara; Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;  Semarang, Jawa Tengah; dan D.I. Yogyakarta. 

    Penyaluran pembiayaan UMi merupakan kolaborasi program pemerintah di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Selain Kementerian Keuangan, penyaluran juga didukung oleh Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Badan Ekonomi Kreatif. 

    “Pembiayaan UMi merupakan program untuk masyarakat usaha mikro yang berada lapisan terbawah. Mereka yang belum dapat difasilitasi perbankan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BLU-PIP,” jelas Anang Latif. 

    Pembiayaan UMi ditujukan sebagai salah satu instrumen Pemerintah untuk mewujudkan keadilan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

    BLU PIP dan BAKTI menggandeng para Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, antara lain PT Telkom Indonesia (T-Money), PT Telekomunikasi Selular (T-Cash), dan PT Dompet Anak Bangsa (Go-Pay) untuk mensukseskan digitalisasi penyaluran UMi.

    “Tujuannya meningkatkan digital finansial inklusi, BAKTI membangun ekosistem digital menuju cashless transaction bagi debitur dengan membangun disbursement system. Dalam hal ini BAKTI mengintegrasikan BUMN, Koperasi, serta PJSP untuk memudahkan penyaluran pembiayaan secara cashless,” ungkap Anang Latif. 

    Jangkau Debitur di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar

    Sejak tahun 2017 penyaluran pembiayaan UMi telah dilakukan oleh Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam penyalurannya. Mulai dari akses ke lokasi debitur yang sulit dijangkau, sampai digitalasi menjadi jawaban untuk mengefektifkan dan meningkatkan penetrasi penyaluran pembiayaan UMi.

    Prinsip pembiayaan UMi adalah enhancingandempowering. Penyaluran Pembiayaan UMi dilakukan melalui kerja sama dengan institusi yang telah ada dan berpengalaman dalam pembiayaan UMKM, baik melalui BUMN, maupun koperasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    PIP yang berada di bawah Kementerian Keuangan yang melaksanakan investasi langsung pemerintah pada bidang investasi pemberdayaan usaha ultra mikro melalui penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

    Dalam pelaksanaannya, pembiayaan UMi tidak hanya menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha mikro, namun juga memberikan pendampingan usaha bagi debitur Pembiayaan UMi. Pendampingan dapat menjadi sarana knowledge sharing kepada debitur sekaligus menyediakan konsultasi usaha dan pembinaan sehingga debitur dapat mengembangkan kapasitas usahanya. 

    Melalui digitalisasi penyaluran pembiayaan, debitur yang memilih metode cashless dapat memanfaatkan platform dan teknologi Uang Elektronik (UNIK) yang dimiliki oleh PJSP. Dengan demikian, dapat memudahkan debitur Pembiayaan UMi dalam melakukan transaksi usaha secara cashless, serta menyediakan market place untuk usaha mikro di era digital ekonomi. ***

     

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 205/HM/KOMINFO/03/2024 tentang Cegah Polarisasi, Menkominfo Dorong Penyebaran Narasi Inklusif

    Menteri Budi Arie mendorong media massa untuk mengembangkan kontranarasi terhadap ancaman intoleransi yang sarat kepentingan politik. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 204/HM/KOMINFO/03/2024 tentang Jaga Legitimasi, Menteri Budi Arie Imbau Masyarakat Terima Hasil Resmi Pemilu

    Menteri Budi Arie mengimbau masyarakat menerima hasil resmi Pemilihan Umum 2024 yang akan diumumkan KPU selambat-lambatnya tanggal 20 Maret Selengkapnya

    Siaran Pers No. 203/HM/KOMINFO/03/2024 tentang Kembangkan Kebijakan Responsif dan Adaptif, Menkominfo: Libatkan Pemangku Kepentingan

    Menteri Budi Arie menekankan arti penting hubungan timbal balik antara pemerintah dengan pelaku industri. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 202/HM/KOMINFO/03/2024 tentang Menteri Budi Arie Apresiasi Kolaborasi Perkuat Transformasi Digital Pemerintahan

    Menurut Menteri Budi Arie, model kerja sama pemerintah swasta akan memungkinkan kolaborasi keahlian, sumber daya, dan inovasi teknologi terk Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA