FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
03 01-2019

1143

BRTI Blokir Nomor Telepon Terindikasi Penipuan

SIARAN PERS NO. 04/HM/KOMINFO/01/2019
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 04/HM/KOMINFO/01/2019

Kamis, 3 Januari 2019

Tentang

BRTI Blokir Nomor Telepon Terindikasi Penipuan

 

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia memblokir nomor kartu SIM telepon seluler yang terindikasi disalahgunakan untuk penipuan dengan cara memanipulasi nomor customer service bank pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

Respons cepat itu diambil BRTI setelah menerima aduan masyarakat dan melakukan pemantauan terhadap peredaran video yang viral dalam berbagai grup WA. Video itu berisi tentang manipulasi nomor customer service pada ATM salah satu Bank BUMN di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. 

"Setelah beberapa hari terakhir beredar viral dalam berbagai grup WA, soal video indikasi penipuan itu, kami ingin cepat tanggap terhadap pengaduan masyarakat,” tegas Ketua BRTI Ismail di Jakarta, Kamis (03/01/2018).

Menurut Ismail yang juga menjabat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, langkah cepat diambil sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat. 

"BRTI telah melakukan koordinasi dengan bank cabang setempat serta dengan operator seluler. Dalam waktu kurang dari 24 jam sejak masuknya pengaduan, nomor yang diindikasikan melakukan penipuan tersebut telah diblokir oleh operator telekomunikasi yang bersangkutan," jelas Ismail. 

Ketua BRTI menjelaskan, dasar pemblokiran sesuai dengan Ketetapan (TAP) BRTI Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi, Ketetapan itu berlaku terhitung sejak tanggal 10 Desember 2018.

"Penyalahgunaan jasa telekomunikasi tersebut perlu ditangani dengan cepat dan terintegrasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap tujuan dan manfaat dari proses registrasi pelanggan jasa telekomunikasi terjaga dengan baik dengan tidak mengabaikan hak-hak pelanggan jasa telekomunikasi," jelasnya. 

TAP BRTI Nomor 4/2018 yang dikeluarkan  tanggal 30 November 2018 itu mengatur sanksi atas penyalahgunaan jasa telekomunikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Untuk perlindungan pengguna jasa telekomunikasi, BRTI dan Kementerian Kominfo mengimbau kepada seluruh pengguna jasa yang mengetahui atau mengalami penipuan untuk segera melakukan pengaduan ke BRTI melalui helpdesk atau akun twitter @aduanBRTI. 

Pelanggan jasa telekomunikasi dapat melaporkan panggilan dan/atau pesan yang bersifat mengganggu dan/atau tidak dikehendaki (spam call and/or message), termasuk yang diindikasikan penipuan dalam berbagai bentuknya. Baik itu berupa permintaan untuk segera mengurus  pembayaran transaksi tertentu, transfer uang atau informasi pelanggan menjadi pemenang kuis/undian.

Adapun alur pengaduan pelanggan sesuai dengan alur sebagai berikut: 

 

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Berita Terkait

Siaran Pers No. 116/HM/KOMINFO/06/2019 tentang Menkominfo Ajak Jajaran Pimpinan Libatkan Masyarakat

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta jajaran pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk turun dan berbicara ke m Selengkapnya

Siaran Pers No. 115/HM/KOMINFO/06/2019 tentang Kominfo Tingkatkan Anggaran untuk Pengembangan SDM pada 2020

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajukan kenaikan pagu indikatif pada tahun anggaran 2020. Kenaikan itu dialokasikan untuk bidang P Selengkapnya

Siaran Pers No. 114/HM/KOMINFO/06/2019 tentang Kembangkan Kolaborasi, Jadikan Indonesia Surga Startup Digital

Indonesia telah menjadi salah satu "surga" bagi tumbuhnya startup digital. Tingkat pertumbuhan sangat pesat, bahkan lebih tinggi dari negar Selengkapnya

Siaran Pers No. 113/HM/KOMINFO/06/2019 tentang 'Hattrick' Kominfo Peroleh Predikat WTP dari BPK Tiga Tahun Berturut-turut

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan rasa syukur setelah lembaga yang dipimpinnya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pe Selengkapnya