RPP E-Commerce Dikebut, Menkominfo Sebut Bisa Rampung Bulan Ini

JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah mengebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai perdagangan elektronik atau ecommerce. Sampai saat ini, masih belum ada payung hukum yang mengatur bisnis e-commerce. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap penyelesaiaan pembahasan aturan dapat selesai bulan ini. Ia mengakui masih ada sedikit hambatan yang ditemui dalam pembahasan aturan ini. 

"Harusnya sih tinggal sedikit lagi ya. Mudah-mudahan bulan ini selesai. Tadi ada beberapa kesepakatan. Tapi untuk (kesepakatan) yang besar-besar masih belum," tutur Rudiantara di Jakarta, Rabu (9/1/2019). 

Rudiantara kemudian menjelaskan, terdapat empat pokok bahasan yang satu sama lain saling berkaitan dalam pembahasan PP. Adapun keempat pokok bahasan tersebut adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) e-commerce, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). 

"Selain itu, bahasan yang dilakukan adalah terkait dengan pelaksanaan online single submission (OSS) dan data collection perusahaan e-commerce," kata Rudiantara. 

Ditemui di tempat yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengakui saat ini masih perlu adanya pembahasan terkait lokasi pengeloaan proses data e-commerce. 

"Yang persoalannya processing data harus di Indonesia itu belum tuntas masih harus koordinasi dengan BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jaksa Keuangan," kata Darmin. 

Meskipun begitu, Mantan Gubernur BI tersebut menekankan, PP ini harus cepat diselesaikan. "Memang waktunya sudah ngga banyak lagi," ujarnya.

Sumber berita: www.inews.id (10/01/2019)

Pewarta: Rully Ramli