FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    15 01-2019

    1625

    Dibanding September 2017, Kini Penduduk Miskin Turun 0,91 Juta

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Warga menunjukan kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gunung Sari, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/12/2018). Pemerintah mulai memberlakukan skema non flat untuk PKH pada Januari 2019. Dengan skema ini setidaknya per keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mendapatkan Rp 10,2 juta per tahun. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66 persen atau turun 0,16 persen dibanding Maret 2018, dan turun 0,46 persen dibanding September 2017.

    “Jumlah penduduk miskin pada September 2018 sebesar 25,67 juta orang, atau turun 0,28 juta orang dibanding Maret 2018, dan turun 0,91 juta orang dibanding September  2017,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, dalam konferensi pers di Lantai III Gedung BPS, Jl. Dr. Sutomo, Jakarta, Selasa (15/11) siang.

    Menurut Kepala BPS itu, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 mencapai  sebesar 7,02 persen, turun menjadi  6,89 persen pada September2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah  perdesaan pada Maret 2018 sebesar 13,20 persen, turun menjadi 13,10 persen pada September 2018.

    “Dibanding Maret 2018, jumlah penduduk miskin September 2018 di daerah perkotaan turun sebanyak 13,1 ribu orang (dari 10,14 juta orang pada Maret 2018 menjadi 10,13 juta orang pada   September 2018),” jelas Suhariyanto.

    Sementara itu daerah perdesaan, menurut Kepala BPS Suhariyanto, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 262,1 ribu orang  (dari  15,81 juta orang pada Maret 2018 menjadi 15,54 juta   orang pada September 2018).

    Garis Kemiskinan

    Mengenai  Garis Kemiskinan yang digunakan untuk menetapkan orang miskin, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, pada September 2018 tercatat sebesar Rp410.670,-/kapita/bulan.

    “Dibandingkan Maret 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,36  persen.  Sementara jika  dibandingkan September 2017, terjadi kenaikan sebesar 6,07  persen,” jelas Suhariyanto.

    Adapun komposisi Garis Kemiskinan adalah: Garis Kemiskinan Makanan sebesar  Rp302.022,-  (73,54 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp108.648,- (26,46 persen).

    “Pada September 2018  secara   rata-rata rumah  tangga  miskin di Indonesia memiliki 4,63 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga  miskin   secara   rata-rata adalah sebesar Rp1.901.402,-/rumah tangga miskin/bulan,” sambung Suhariyanto.

    Menurut Suhariyanto, pada September  2018, komoditi  makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir  sama. Beras masih memberi sumbangan sebesar 19,54 persen di perkotaan dan 25,51 persen di perdesaan.

    Rokok kretek filter memberikan  sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan (10,39 persen di perkotaan dan 10,06 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (3,89  persen di perkotaan dan 3,36 persen di perdesaan), daging ayam ras (3,80 persen  di perkotaan dan 2,21 persen di perdesaan), mie instan (2,37 persen  di perkotaan dan 2,13 di perdesaan), gula pasir  (2,04persen di perkotaan dan 2,84 di perdesaan), kopi bubuk & kopi instan (sachet) (1,96  persen  di perkotaan dan 1,81 persen di perdesaan), dan seterusnya.

    Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan  sumbangan terbesar baik pada Garis Kemikinan perkotaan dan perdesaan, menurut Suhariyanto,  adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan,  dan perlengkapan mandi. 

    Berita Terkait

    Giant Sea Wall, Lindungi Kelangsungan Hidup 50 Juta Penduduk Pantai Utara Jawa

    Beragam ancaman yang mengintai kawasan Pantura Jawa tentu akan mempengaruhi keberlangsungan aktivitas ekonomi dan meningkatkan potensi benca Selengkapnya

    Vaksin Booster untuk Mudik Aman dan Bertanggung Jawab

    Aturan tersebut sebagai bentuk kepercayaan Pemerintah terhadap masyarakat yang dinilai sudah taat dan patuh menjalankan protokol kesehatan. Selengkapnya

    PPKM Jawa-Bali Dilanjutkan Hingga 20 September, Bali Turun Jadi Level 3

    Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penanganan Covid-19 terus mengalami perbaikan yang ditan Selengkapnya

    Dukung GNBBI 2021, Kemenhub Kombinasikan Produk Lokal di Bidang Transportasi

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merasa antusias saat Kementerian Perhubungan dan stakeholders ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA