FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 01-2019

    8408

    Tahun 2018, Kominfo Terima 733 Aduan Konten Hoaks yang disebar Via WhatsApp

    SIARAN PERS NO. 17/HM/KOMINFO/01/2019
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 17/HM/KOMINFO/01/2019

    Selasa, 22 Januari 2019

    Tentang

    Tahun 2018, Kominfo Terima 733 Aduan Konten Hoaks yang disebar Via WhatsApp 

    Sejak Agustus 2018 sampai 21 Januari 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima laporan konten hoaks yang disebarkan melalui aplikasi pesan instan WhatsApp sebanyak 43 konten hoaks.  Berdasarkan rekapitulasi tahunan, Kementerian Kominfo paling banyak menerima aduan konten hoaks sebanyak 733 laporan di Tahun 2018.

    Sesuai hasil pemantauan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika laporan terbanyak terjadi pada bulan Oktober 2018, yakni sebanyak 16 konten hoaks yang disebarkan melalui platform WhatsApp. 

    Pada bulan Agustus 2018 terdapat laporan 2 konten hoaks, September 2018 ada 5 konten hoaks, November 2018 sebanyak 8 laporan konten dan Desember 2018 sebanyak 10 laporan konten hoaks. Sementara  sampai pada 21 Januari 2019 terdapat 2 laporan konten hoaks yang disebarkan melalui WhatsApp.

    Rekapitulasi laporan per tahun

    Pengelolaan pengaduan konten negatif yang disebarkan melalui aplikasi pesan instan sudah dilakukan oleh Kementerian Kominfo sejak tahun 2016. Di tahun 2016 terdapat 14 aduan konten, dimana konten terbanyak yang dilaporkan adalah konten yang termasuk kategori separatisme dan organisasi yang berbahaya.

    Pada tahun 2017, jumlah aduan meningkat menjadi 281 aduan. Adapun konten terbanyak dilaporkan adalah konten penipuan sebanyak 79 laporan.

    Sementara di tahun 2018, sebanyak 1440 laporan yang berkaitan dengan konten negatif. Terbanyak kategori laporan adalah konten yang meresahkan atau hoaks yaitu sebanyak 733 laporan.

    Modus Viral

    Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan perhatian pemerintah dalam menekan angka penyebaran hoaks. Meskipun tidak bisa menjamin 100% hoaks tidak akan tersebar. 

    "Tugas kita adalah mitigasi risiko. Bagaimana menekan penyebaran, membuat angkanya serendah mungkin," ungkap Rudiantara usai bertemu dengan  VP Public Policy & Communications WhatsApp, Victoria Grand di Kantor Kementerian Kominfo, Senin (21/01/2018) sore. 

    Menteri Rudiantara menjelaskan modus penyebaran hoaks menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan. "Modus penyebaran hoaks menggunakan media sosial, posting dulu di FB, kemudian diviralkan melalui WA. Kemudian akun FB yang posting tadi dihapus. Ini yang kita perhatikan number of virality," papar Rudiantara.

    Oleh karena itu, Menteri Kominfo mengapresiasi kebijakan pembatasan meneruskan (forward) pesan hanya sampai lima kali dalam chat secara personal maupun komunikasi grup WhatsApp.

    "Pembatasan itu membantu meminimalisir konten negatif dan hoaks. Batasan jumlah forward bertujuan amat baik untuk mengurangi potensi viralnya hoaks," ungkap Rudiantara.

     

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No.195/HM/KOMINFO/10/2019 tentang Presiden Joko Widodo Meresmikan Proyek Palapa Ring Ditandai Videokonferensi dengan Pemerintah Daerah di Sorong, Merauke, Rote, Sabang, dan Penajam

    Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, pada hari ini meresmikan beroperasinya Palapa Ring Timur yang telah selesai dibangun bulan Ag Selengkapnya

    Siaran Pers No. 194/HM/KOMINFO/10/2019 Tentang Tarif Jaringan Serat Optik Palapa Ring Timur

    Selengkapnya

    Siaran Pers No. 193/HM/KOMINFO/10/2019 Tentang 55 Peserta Terpilih yang Lolos Tahapan Seleksi Program Dayamaya

    Selengkapnya

    Siaran Pers No. 192/HM/KOMINFO/10/2019 tentang Ini 4 Inisiatif ASEAN Jadi Kerangka Dasar Tata Kelola Data Digital

    Isu perdagangan dan integrasi digital di kawasan ASEAN masih menjadi topik hangat dalam setiap pertemuan para pemangku kepentingan. Salah sa Selengkapnya