Mengantisipasi Penyebaran Hoaks yang Kian Masif Jelang Pilpres 2019

Menjelang Pemilihan Umum 2019 muncul berbagai berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian. Penyebarannya semakin cepat dan masif dengan menggunakan teknologi informasi. 

Kementerian Sekretariat Negara menyebut penyebaran berita hoaks menjelang Pemilu merupakan satu fenomena yang timbul di tengah masyarakat. Ini berpotensi menciptakan disintegrasi dan memecah belah bangsa Indonesia. 

Deputi V Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan kemunculan hoaks dan ujaran kebencian penting untuk diantisipasi. Langkah ini harus dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam berita bohong yang berpotensi menjatuhkan kandidat-kandidat peserta pemilu legislatif maupun eksekutif. 

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rosarita Niken Widyastuti memaparkan hasil selama tiga bulan terakhir (Sejak September 2018 hingga Desember 2018) menunjukkan konten hoaks di Indonesia paling banyak menyerang pemerintah, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019, serta para menteri. 

Dia mengungkapkan sebanyak 63 informasi hoaks terkait dengan politik dan Pemilu 2019 disebarkan melalui media sosial dan pesan singkat berantai yang terenkripsi. 

"Namun penyebaran hoaks lebih cepat, maka kami sebenarnya tidak bisa bekerja sendirian," kata Rosarita seperti dikutip dari Antara, Selasa (22/1). 

Dia juga menjelaskan bahwa Kominfo telah berupaya menekan penyebaran hoaks yang banyak beredar melalui media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan cara terus melakukan verifikasi. 

Oleh sebab itu, Kominfo melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti 98 komunitas siber dan beberapa kementerian serta lembaga terkait. 

"Kominfo juga cukup rajin menegur platform-platform yang memiliki akun dengan konten informasi berita bohong, radikal, dan menyesatkan," tegasnya. 

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana juga meminta masyarakat dan para pendukung para calon kontestan politik bisa menahan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan ujaran kebencian di dunia maya. 

"Di tengah debat calon kandidat yang semakin memanas, sudah seharusnya masyarakat, para pendukung para kandidat secara rasional dapat menahan diri jika menemukan adanya ujaran kebencian," katanya dalam keterangan tertulis. 

Menurutnya, jika ujaran kebencian ini terus dibiarkan berkembang dalam melakukan perdebatan politik tentunya akan menimbulkan perpecahan dan keberagaman di masyarakat. 

Dia pun meminta kepada pemerintah melalui aparat penegak hukum serta penyelenggara pemilihan umum untuk mengambil tindakan tegas kepada dua pihak yang sedang berkompetisi beserta para pendukungnya apabila masih saja menunjukkan debat yang mengandung unsur ujaran kebencian 

"Jangan pernah pemerintah dan aparat penegak hukum mentolerir ujaran kebencian dalam debat karena risikonya sangat besar yaitu perpecahan di masyarakat," tandas anggota Kelompok Ahli BNPT bidang Hukum ini.

Sumber berita: www.merdeka.com (22/01/2019)

Pewarta: Didi Syafirdi