FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    16 03-2019

    2782

    Pemerintah Dorong Percepatan Aksesibilitas Energi di Kepri

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Batam, Kominfo - Pemerintah terus berupaya melalukan percepatan pembangunan kemaritiman (ekonomi dan pariwisata) pada daerah-daerah terdepan dan terluar Indonesia salah satunya di provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung pembangunan ekonomi, pariwisata, dan sumber daya kelautan di Provinsi Kepulauan Riau.

    “Untuk mengembangkan suatu wilayah dari sisi ekonomi yang fokus kepada pariwisatanya itu harus didukung dengan ketersediaan energi cukup baik itu BBM ataupun daya listrik,” jelas Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional Amalyos di Hotel Aston Batam, Jumat (15/03/2019).

    Dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan Kemenko Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, juga dibahas mengenai peningkatan aksesibilitas energi baik ketersediaan bahan bakar minyak ataupun ketersediaan daya listrik untuk menunjang pembangunan ekonomi, pariwisata, dan sumber daya kelautan di Provinsi Kepulauan Riau.

    “Jika kita berbicara tentang ketersediaan Bahan Bakar Minyak, di Kepri ini yang merupakan bagian dari Pulau Sumatera harus juga diingat bahwa sudah 73 tahun kita merdeka aksesibilitasnya energi di wilayah ini harusnya tidak ada masalah lagi, namun pada kenyataannya hal tersebut masih suatu yang cukup sulit untuk di akses dan dinikmati oleh masyarakat di Kepri ini, dan tentunya ini yang mulai kami koordinasikan dengan para pihak terkait untuk diclearkan serta dicarikan solusinya,“ ungkap Asdep Amalyos.

    Berkaita dengan hal itu Asdep Amalyos mengatakan Kemenko Bidang Kemaritiman sebenarnya sudah mulai memfasilitasi melalui rapat koordinasi dengan para pihak terkait dalam satu setengah tahun sebelumnya terkait dengan aksesibilitas energi di wilayah Kepri ini.

    Menurut Asdep Amalyos, utamanya untuk penyediaan BBM baik PSO maupun Non PSO melalui alternatif, pembangunan BBM satu harga ataupun SPBU BBM Non Subsidi. Program BBM satu harga merupakan salah satu capaian yang luar biasa dari Pemerintah dalam upaya mewujudkan energi berkeadilan.

    “Tidak hanya itu, ada program listrik untuk desa ataupun program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)”, ujar Asdep Amalyos.

    Mengenai energi, Asdep Amalyos memaparkan memang saat ini trennya itu ke arah energi hijau, energi bersih yang berasal dari matahari, angin, biomassa, dan lainnya. “Untuk kebutuhan skala lokal, ketersediaan untuk energi hijau ini cukup besar. Seperti di Natuna, dengan matahari dan anginnya juga biomassa nya juga sehingga diharapakan akan terwujud kemandirian energi seperti yang kita harapkan. Dengan demikian akses masyarakat untuk mendapatkan energi yang efisien dan afordable dalam artian harga yg cukup kompetitif atau cukup murah itu bisa diwujudkan,” paparnya.

    Berita Terkait

    Pemerintah Dukung Pembentukan Ekosistem Startup di Kawasan IKN

    Untuk memperkuat digitalisasi yang menjadi bagian penting dari ekosistem startup, Kemenparekraf telah mempersiapkan berbagai program yang di Selengkapnya

    Pemerintah Siapkan Pemindahan ASN Hingga Digitalisasi di IKN

    Penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selengkapnya

    Pemerintah Matangkan Persiapan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H

    Selain aspek infrastruktur moda transportasi, sarana prasarana pelabuhan dan jalan, pemerintah juga menyediakan sarana prasarana kesehatan d Selengkapnya

    Upaya Pemerintah Kembangkan Parekraf Berkelanjutan di IKN

    Menparekraf menjelaskan berbagai upaya dilakukan dalam mendukung pengembangan parekraf berkelanjutan. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA