Tanda Tangan Digital untuk Cegah Pemalsuan

SEMARANG TENGAH - Penggunaan tanda tangan digital akan membuat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang menjadi lebih ringan dan cepat.

Seorang Kepala Dinas (Kadin) maupun Sekretaris Dinas (Sekdin), tidak perlu repot lagi harus menandatangani sebuah dokumen secara manual, dalam jumlah besar. Selain itu, proses penandatanganan dokumen bisa dilaksanakan selama 24 jam dari berbagai tempat, tanpa harus terus-menerus berada di kantor. Pengoperasian cukup mudah karena terhubung handphone.

Tanda tangan digital juga akan mencegah terjadinya tindakan pemalsuan, karena menggunakan Quick Response Code (QR-Code). ‘’Penggunaan QR-Code akan mengidentifikasi dan mengetahui apakah tanda tangan tersebut asli atau bukan. Jika berasal dari fotokopian dan bukan berasal dari sistem yang dipilih, maka tidak akan keluar nama dan Nomer Induk Kepegawaian (NIK). Tanda tangan digital asli akan diketahui jika itu berasal dari sistem yang telah disetujui,’’ ujar Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, Nana Storada, saat memberikan sambutannya dalam sosialisasi tanda tangan digital Pemkot Semarang, di Ballroom Hotel Pandanaran, Kamis (21/3).

Menurut dia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan OPD pengguna pertama tanda tangan digital di Kota Semarang. Selanjutnya ada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Terima Penghargaan

‘’Diharapkan setelah sosialisasi, tanda tangan digital bisa digunakan di seluruh OPD di Kota Semarang. Akan ditindaklanjuti dengan Perwal tentang tanda tangan digital. Dikomandoi oleh Asisten I Bagian Organisasi sebagai leading sector,’’ papar dia.

Rencananya, Kota Semarang, dalam sepekan mendatang akan menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Sebagai salah satu kota yang telah menerapkan Sistem Pengolahan Data Elektronik (SPDE). ‘’Akan ada identifikasi dari beberapa OPD lain terkait tanda tangan digital ini. Prioritas pelaksanaan akan diutamakan pada OPD pelayanan. Bagi Kadin maupun Sekdin yang setiap hari harus menandatangani dokumen dalam jumlah besar. Mereka bisa datang melihat langsung ke DPMPTSP dan Dispendukcapil,’’ ungkap dia.

Hanya saja, Nana menyebut, kendala penggunaan tanda tangan digital yakni terkadang signal dari provider mengalami gangguan tidak ada jaringan. Dia menyarankan, Kadin dan Sekdin untuk menggunakan dua provider dengan dua sistem dalam dua handphone berbeda. ‘’Kami berharap ada alat yang dapat menguatkan jaringan, untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut,’’ tambah dia.

Adapun materi kegiatan sosialisasi ini berasal dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI. Sementara itu, Asisten Administrasi dan Umum Setda Kota Semarang, Masdiana Safitri, mengatakan tanda tangan digital merupakan tuntutan di era millenial.

Dalam rangka mewujudkan konsep e-Government dan Smart City. ‘’Pemkot Semarang mau tidak mau harus mengikuti teknologi yang memudahkan kinerjanya, agar lebih meningkat dan maksimal. Khususnya dalam pelayanan publik.

Diharapakan nantinya tidak ada lagi alasan sebuah dokumen belum bisa ditandatangani karena harus menunggu pimpinan maupun belum ada disposisi,’’ terang dia. (ary-42)