Menkominfo: Hoaks Rugikan Kehidupan Berbangsa

Banda Aceh, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak masyarakat untuk mewaspadai penyebaran hoaks karena dapat merugikan kehidupan berbangsa.

“Sekitar 30 persen kabar bohong itu bertema dan bermuatan politik. Ada upaya-upaya delegitimasi dan membangun distrust kepada pemerintah melalui hoaks,” kata Menteri Kominfo Rudiantara dalam Seminar Nasional bertema ‘Hoaks dan Implikasinya Terhadap Demokrasi dan Pembangunan Berkeadilan di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, Selasa (02/03/2019).

Jelang Pemilu Serentak 2019, jumlah berita yang terverifikasi hoaks meningkat tajam. Bandingkan saja, Agustus tahun lalu berita yang terbukti palsu jumlahnya hanya 25. Januari lalu naik tujuh kali lipat. Alih-alih menurun, pada Februari bahkan naik dua kali lipat dibanding Januari, menjadi 353. Angka tersebut merupakan data terbaru yang dikumpulkan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sementara itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan pada sambutannya, hoaks telah menghambat upaya pemerintah membangun dan menyejahterakan masyarakat. Hoaks bukan sekadar kabar yang bohong dan fitnah. Penyebarnya dengan sengaja membuat bingung masyarakat sehingga mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Menurut Jaleswari, Pemerintah punya banyak sekali program yang baik untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti program PKH, BPJS, kredit mekar, dan lainnya. Namun, sering program-program itu terhambat realisasinya karena masyarakat diracuni berita bohong untuk tidak percaya pada pemerintah. “Ini sangat merugikan masyarakat luas,” kata Jaleswari.

Deteksi Penyebar Fitnah 

Kombes Polisi, Asep Syafrudin mengingatkan masyarakat agar tidak bermain-main dengan hoax dan fitnah di media sosial. Apapun motifnya. Bareskrim Polri saat ini sudah memiliki alat canggih untuk mendeteksi penyebar fitnah. Jajaran kepolisian bisa dan sudah menangkap penyebar kabar bohong dalam waktu singkat. “Polri sangat serius memerangi hoaks,” kata Asep.

Keprihatinan atas maraknya kabar bohong juga disampaikan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. “Hoaks menenggelamkan fakta,” kata dia. Masyarakat harus bisa membedakan berita dan informasi. Informasi yang menyebar di media sosial belum tentu berita yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga masyarakat jangan asal ikutan membagi informasi yang seringkali palsu. “Sekali lagi, masyarakat harus saring sebelum sharing,” kata Yosep.

Seminar Nasional yang digelar Kantor Staf Presiden itu dihadiri sekitar 1.000 mahasiswa Unsyiah. Hadir pula narasumber antara lain Guru Besar Ilmu Politik LIPI, Syamsuddin Haris, Anggota Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Wakil Direktur Cybercrime Mabes Polri Kombes Polisi Asep Syafrudin dan Nur Anisa, akademisi Unsyiah mewakili tuan rumah.

Aceh dipilih sebagai tempat penyelenggaraan karena survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Januari lalu, menyebut Aceh sebagai daerah dengan tingkat penyebaran hoax terparah. Provinsi ini bersanding dengan Jawa Barat dan Banten dalam tingkat penyebaran informasi palsu. Diharapkan, seminar ini memberikan ‘wake up call’ kepada para pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat Aceh untuk bersama memerangi hoaks.