FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    19 04-2019

    426

    Pemerintah Akan Buka Data Migas Secara Luas

    KategoriBerita Pemerintahan | mth
    Sejumlah mahasiswa mendengar penjelasan tentang program pemberdayaan masyarakat dari staf Joint Operation Body (JOB) Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/4/2019). Salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKSS) di bawah pengawasan SKK Migas dan bergerak di sektor hulu migas itu mendapat penghargaan Excellence in Provision of Literacy & Education katagori Silver dalam 11th Annual Global CSR Award di Malaysia melalui program Rumah Pemberdayaan Ibu dan Anak yang dijalankannya. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Untuk menarik investor minyak dan gas bumi (migas) ke Indonesia, Pemerintah berencana akan menggratiskan raw data migas Indonesia untuk dapat diakses secara luas oleh investor. Pemerintah menjamin pembukaan akses data migas ini tidak akan melepaskan kontrol negara atas data tersebut.

    “Negara masih memiliki kewenangan penuh terhadap data migas tersebut,” tegas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di Jakarta, Kamis (18/04/2019).

    Menurut Wamen ESDM itu, Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Menteri yang akan mempermudah investor mengakses data migas secara free, pada sekitar Mei mendatang,  sehingga memungkinkan investor untuk menemukan cadangan migas baru.

    “Kita akan mengundang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mensosialisasikan kebijakan open data yang merupakan bagian dari program besar Big Data ini,” tambah Arcandra.

    Kementerian ESDM akan menerapkan skema anggota dan nonanggota untuk kebijakan open data ini dan akan tetap pula melindungi data miliki KKKS yang berlaku empat tahun, enam tahun dan delapan tahun.

    “Akses data terbatas bagi yang bukan member, dan bagi yang menjadi member Pemerintah akan memberikan akses data bukan hanya sebatas raw data seismik, namun termasuk juga untuk data olahan maupun data interpretasi,” jelas Arcandra.

    Wakil Menteri ESDM itu menolak dengan tegas jika kebijakan ini seperti menjual kedaulatan negara, karena menurut Arcandra data migas ini masih dimiliki negara dan negara masih mempunyai kontrol penuh terhadap data ini.

    “Ini bukan menjual kekayaan, data itu masih milik negara, kalau mereka KKKS sudah melakukan analisa dia bisa melakukan apa, tetap saja tidak bisa melakukan apa-apa, tetap saja mereka harus meminta izin untuk eksplorasi, negara tetap mengontrol data itu. Ini kita menjual data atau mencari minyak? Kan kita cari minyak, nah udah kalau gitu datanya kita berikan saja,” tandas Archandra.

    Ia menyebutkan, kebijakan open data sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang sudah membuka akses datanya dalam skala tera byte.

    “Dahulu jika ingin mengakses data harus membayar terlebih dahulu, sekarang boleh mengakses tanpa membayar silahkan akses data untuk dianalisa nanti kalau sudah dapat baru bayar. Dengan kebijakan ini diharapkan perusahaan akan berlomba-lomba untuk mengolah data itu dengan menggunakan dana mereka sendiri,” pungkas Arcandra.

    Kebijakan open data migas ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM 27/2006 mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data migas, data eksplorasi, dan eksploitasi. Dengan kebijakan ini diharapkan investor akan tertarik untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia sehingga dapat ditemukan cadangan-cadangan migas baru. 

    Berita Terkait

    Pemerintah Sediakan 818 Ribu KIP Kuliah dan Inisiasi Kartu Pra Kerja

    Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara, atau sebesar Rp505,8 triliun Selengkapnya

    Ini Solusi Pemerintah untuk Peserta Lolos Passing Grade SKD Seleksi CPNS 2018

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjelaskan bahwa proses penerimaan CPNS tidak hanya melalui tahap Selengkapnya

    Pemerintah Bangun Pembangkit Listrik Tanpa Henti

    Seiring dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta kemajuan teknologi, maka listrik menjadi suatu kebutuhan pokok. Untuk itu, d Selengkapnya

    Pemerintah Buka Peluang Revisi UU ITE

    Menanggapi banyaknya harapan sejumlah pihak terkait kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly Selengkapnya