FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 06-2019

    1362

    Tahun 2019, Pemerintah Butuh 254.173 Pegawai

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Badan Kepegawaian Ngara (BKN) merilis data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2019. Secara keseluruhan jumlah ASN yang dibutuhkan mencapai 254.173 ASN, dengan rincian untuk Pemerintah Pusat sebanyak 46.425 ASN, dan untuk Pemerintah Daerah mencapai 207.748 ASN.

    Melalui akun twitter @BKNgoid yang dirilis pada Kamis (6/6) lalu disebutkan, dari jumlah 46.425 ASN yan dibutuhkan untuk pemerintah pusat, sebanyak 23.213 dialokasikan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diisi dari pelamar umum dan dari Sekolah Kedinasan.

    Sedangkan sisanya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diisi dari eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) dan Honorer sebanyak 23.212 ASN.

    Sedangkan kebutuhan ASN untuk Pemerintah Daerah akan dialokasikan sebanyak 62.324 untuk PNS, dengan rincian yang diisi dari pelamar umum sebanyak 62.249 formasi dan dari Sekolah Kedinasan (STTD) sebanyak 75 formasi.

    Sementara sisanya sebanyak 145.424 formasi akan dialokasikan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diisi dari eks THK-II dan Tenaga Honorer.

    Namun demikian BKN meminta masyarakat untuk tetap sabar menunggu pengumuman proses rekrutmen ASN Tahun Anggaran 2019 itu.

    “Tetap sabar untuk tunggu pengumuman resmi dari kami tentang kapan, bagaimana, siapa saja, dsb,” tulis akun twitter @BKNgoid. 

    Berita Terkait

    Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Imbau Pelaksanaan Salat Idulfitri di Rumah

    Beberapa hari lagi, seluruh umat Islam di Indonesia akan menyambut Hari Raya Idulfitri. Pada hari istimewa tersebut, umat muslim akan melaks Selengkapnya

    Hadapi Covid-19, Pemerintah Ajak UMKM Gabung Platform Digital

    Guna meringankan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 atau Virus Corona, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pan Selengkapnya

    Atasi Dampak Pandemi, Pemerintah Perkuat Layanan Psikososial

    Selain bantuan sosial (bansos) sembako dan bansos tunai sebagai jaring pengaman sosial dalam penanganan dampak Covid-19, Pemerintah juga mem Selengkapnya

    Jual Alkes Berkualitas Rendah dan Mahal, Pemerintah Tutup Ratusan Akun Pedagang Daring

    Pemerintah melakuan penutupan akun pedagang dalam jaringan (daring) karena menjual alat kesehatan yang berkualitas rendah dengan harga mahal Selengkapnya