FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    26 06-2019

    211

    Menko Polhukam: Polisi Berhak Bubarkan Demonstrasi Tanpa Izin

    KategoriBerita Pemerintahan | mth
    Anggota kepolisian melakukan penjagaan jelang sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Kepala Bagian Humas MK Fajar Laksono mengatakan Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) MK yang khusus membahas perkara sengketa hasil Pilpres 2019 telah selesai dilaksanakan, sehingga MK memastikan siap menggelar sidang putusan besok, Kamis (27/6). - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan bahwa aparat kepolisian tidak memberikan izin kepada masyarakat yang ingin melakukan aksi demonstrasi di sekitaran Mahkamah Konstitusi pada saat penyampaian hasil keputusan sidang sengketa Pemilihan Umum.

    “Pokoknya kita tidak kasih izin demonstrasi sekitar MK. Kalau ada demonstrasi, berarti tidak dapat izin. Kalau tidak ada izin berarti polisi berhak membubarkan. Ini semua ada di Undang-undang, bukan polisi ngarang sendiri,” kata Menko Polhukam kepada para wartawan di Kemenko Polhukam, Rabu (26/6/2019).

    Dirinya juga menyampaikan apabila masih ada yang melakukan aksi di sekitaran MK besok, maka bisa dipastikan ada yang mensponsori kegiatan tersebut. Dirinya pun mengatakan akan mencari pihak yang mensponsori aksi tersebut.

    “Kita tunggu saja nanti. Dan kalau ada demostrasi liar, tentu ada sponsornya. Ada yang menggerakkan, yang bertanggungjawab mereka, nanti kita cari,” kata Menko Polhukam.

    Selain itu, bertepatan dengan Hari Anti Penyiksaan Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni, Menko Polhukam mengatakan proses penanganan pelanggaran hak asasi manusia sudah diatur dalam UU. “Hak asasi manusia itu memang kita hormati, di Undang-undang kita pun seperti itu, bahwa hak asasi manusia ditempatkan di posisi yang sangat mulia,” kata Menko Wiranto.

    Berita Terkait

    Kemenko Polhukam Dorong Perbaikan Regulasi Konten Negatif di Media Sosial

    Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Marsekal Muda Rus Nurhadi Sutedjo Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Selengkapnya

    Menko Polhukam: Pembatasan Media Sosial untuk Kepentingan Negara

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa lalu lintas media sosial saat ini dianggap sudah terlalu lia Selengkapnya

    Menkopolhukam: Mudik Lebih Lancar dan Aman

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan mudik lebaran yang dilaksanakan pada tahun ini relatif lancar dan Selengkapnya

    Menko Polhukam Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah dengan Pengacau

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan para penjahat yang ingin men Selengkapnya