Antisipasi Puncak Arus Balik Tol Cikampek, Pemerintah Terapkan Rekayasa Lalu Lintas
Selain rekayasa lalu lintas, Pemerintah mendorong penyebaran waktu pada arus balik juga perlu dilakukan agar tidak terkonsentrasi pada satu Selengkapnya
Didominasi KUR Mikro, Pemerintah Sudah Salurkan KUR Rp65,5 Triliun Sepanjang 2019
- (antarafoto)
Jakarta, Kominfo - Terhitung sejak Januari hingga Mei 2019, pemerintah sudah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp65,5 triliun. Skema KUR mendominasi KUR dengan penyerapan 65,1 persen, diikuti dengan KUR Kecil 34,58 persen, dan KUR TKI 0,35 persen.
Menko Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM memimpin evaluasi penyaluran KUR Semester I Tahun 2019, di Jakarta, Rabu (3/7/2019). Ia menilai, penyaluran KUR sejauh ini telah menunjukkan keberpihakan pemerintah.
“Sebagaimana data penyaluran telah menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil,” kata Darmin.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, total realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Mei 2019 sebesar Rp 398,9 T dengan outstanding Rp 149,5 Triliun, dan NPL 1,35%. Sedangkan penyaluran KUR tahun 2019, sampai dengan 31 Mei 2019 sudah mencapai Rp65,5 triliun (46.8% dari target tahun 2019 sebesar Rp140 triliun).
“Sementara itu penyaluran KUR berdasarkan provinsi, Pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi penyaluran sebesar 55,5%, diikuti dengan Sumatera dan Sulawesi masing – masing sebesar 20.2% dan 9.9%,” kata Iskandar.
Anggaran Subsidi Bunga
Dalam rakor tersebut pun diusulkan anggaran subsidi bunga KUR dalam APBN sebesar Rp 13.77 Triliun dengan asumsi perhitungan plafon KUR Tahun 2020 sebesar Rp 150 Triliun atau disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Selain itu, pemerintah juga memperluas pembiayaan KUR syariah yang bisa disalurkan dengan akad syariah tidak hanya murabahah tetapi juga musyarakah, ijarah, dan mudharabah.
“Saat ini, KUR syariah bisa disalurkan dengan akad syariah lainnya sepanjang tidak merubah proses bisnis KUR,” jelas Menko Darmin.
Hadir dalam rakor kali ini antara lain: Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
Berita Terkait
Lewat Digitalisasi, Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Berantas Korupsi
Menteri Anas menyampaikan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian sebuah negara dan mendorong pelayanan masya Selengkapnya
Cegah Stunting di Masa Depan, Pemberian Bantuan Harus Tepat Sasaran dan Tidak Tumpang Tindih
untuk mencegah terjadinya hal ini di masa depan, pemberian intervensi terkait stunting harus tepat sasaran. Selengkapnya
Ciptakan Ekosistem, Pemerintah Luncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto
Bursa Kripto yang telah ditetapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk terus melakukan literasi kepada masyarakat dengan memberikan Selengkapnya
