FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    15 07-2019

    403

    Pagu Indikatif 2020, Antisipasi Dinamika Global dan Perkuat Daya Saing

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo mengingatkan, bahwa pada tahun 2020 kita semuanya harus bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah, berubah terus dengan dinamis.

    “Oleh sebab itu, RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut, terus agar kita juga tetap sehat tetapi jaga responsif dan memperkuat daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019) siang.

    Ada 5 (lima) arahan penting yang disampaikan Presiden Jokowi terkait pagu indikatif 2020, yaitu:

    Pertama, sebagaimana yang sering disampaikannya, Presiden meminta RAPBN 2020 terutama  diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri. Dan juga memberikan stimulus rangsangan peningkatan ekspor dan investasi. “Ini penting sekali,” tegasnya.

    Kedua, Presiden berharap agar anggaran 5% di bidang kesehatan bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh tanah air, dan juga yang paling penting pengentasan stunting/ kurang gizi dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan. “Program imunisasi ini betul-betul harus menjadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia,” pesan Presiden.

    Ketiga, yang berkaitan dengan infrastruktur, Presiden meminta lebih difokuskan, kemudian disambungkan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi, baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan-kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan- kawasan produksi persawahan, kawasan produksi pertanian, perkebunan dan juga perikanan serta sentra-sentra usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah.

    Keempat, RAPBN 2020, menurut Presiden, harus mampu mengurangi kemiskinan. Ia mengingatkan agar yang namanya PKH (Program Keluarga Harapan), Dana Desa, dan nantinya kartu sembako itu betul-betul bisa menyasar pada yang membutuhkan, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro-UMKM.

    Kelima, untuk belanja pegawai sekali lagi semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi baik di pusat dan di daerah. “Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja-belanja yang kurang produktif dan pastikan semuanya tepat sasaran,” pinta Presiden Jokowi.

    Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkes Nila F. Moelok, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkominfo Rudiantara, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menhub Budi K. Sumadi, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanjo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 

    Berita Terkait

    Hadapi Tantangan Ekonomi Global dengan Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan pidato kunci pada seminar bertajuk ”Ekonomi Indonesia Era Kepemimpinan Baru” yang Selengkapnya

    Kemenag: Sertifikasi Perkawinan Memperkuat Ketahanan Keluarga

    "Sertikasi perkawinan yang didahului denga bimbingan dan penyuluhan persiapan pernikahan sesungguhnya untuk memperkuat ketahanan keluarga," Selengkapnya

    Bekali Keterampilan, Perkuat Daya Saing Santri

    Pondok pesantren identik dengan pendidikan keagamaan yang kuat. Namun menghadapi era revolusi industri 4.0, para santri lulusan pondok pesan Selengkapnya

    Jadi Panduan, Presiden Ingin RPJMN 2020-2024 Disusun Secara Jelas dan Realistis

    Presiden Joko Widodo mengharapkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 bukan menjadi dokumen formalitas. Ta Selengkapnya