Sinergisitas Pemerintah dan Ulama Antisipasi Penyebaran Hoaks

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan ulama dapat membantu pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran hoaks yang luar biasa. 

"Kedepan diharapkan kerjasama konkret antara Kominfo dan Majelis Ulama Indonesia untuk merespons perkembangan hoaks yang penyebarannya sangat luar biasa," ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI bertajuk “Hegemoni Medsos dan Masa Depan Peran Ulama” di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Menurut Menteri Kominfo, penanggulangan hoaks akan lebih baik dengan adanya sinergi antara pemerintah dan ulama.  "Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Bermuamalah dengan Media Sosial yang dapat dijadikan pegangan umat dalam bermedia sosial," ungkapnya. 

Fatwa bermuamalah di media sosial dirilis oleh MUI untuk mengantisipasi keburukan akibat penggunaan media sosial yang bisa melahirkan permusuhan dan kebencian sesama pengguna media sosial. 

Poin pertama dalam fatwa yang diharamkan di medsos adalah melakukan gibah (bergunjing), fitnah, namimah (mengadu domba), dan menyebarkan permusuhan. Kedua, bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau antargolongan. 

Ketiga yang dianggap haram adalah menyebarkan hoax serta informasi bohong, meskipun dengan tujuan baik seperti informasi tentang kematian orang yang masih hidup.

Keempat, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Kelima yang diharamkan adalah menyebarkan konten yang benar, tetapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya. Selain itu, diharamkan juga memproduksi, menyebarkan, dan/atau membuat dapat diaksesnya konten atau informasi yang tidak benar kepada masyarakat.