FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    19 07-2019

    1146

    Perpres Satu Data Jadi Solusi Penyatuan Data K/L

    Kategori Berita Kementerian | vera002
    Menteri Kominfo Rudiantara saat menerima kunjungan dari peserta didik Sespimti Polri di Kantor Kementeriam Kominfo, Jakarta, Jum’at (19/7/2019). - (Sina)

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo pada 12 Juni 2019 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres tersebut merupakan landasan pengelolaan data untuk seluruh kementerian dan lembaga (K/L). 

    Salah satu tujuan dikeluarkannya Perpres adalah terciptanya proses pengelolaan data yang akurat, komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, kehadiran Perpres juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi instansi pemerintah maupun masyarakat dalam mengaksesnya. 

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai satu data. Hal itu agar seluruh K/L tidak lagi memiliki data yang berbeda.

    “Pak Presiden sudah mengeluarkan Perpres tentang satu data. Jadi, kita ini tidak boleh lagi masing-masing Kementerian/Lembaga mempunyai data yang berbeda-beda,” kata Menteri Kominfo Rudiantara saat menerima kunjungan dari peserta didik Sespimti Polri di Kantor Kementeriam Kominfo, Jakarta, Jum’at (19/7/2019).

    Seringkali, kata Rudiantara, kekeliruan dalam menyampaikan data berujung polemik di tengah-tengah masyarakat. Contohnya terkait isu kebutuhan pokok. Untuk mengurangi kondisi tersebut, pemerintah memandang perlu untuk mengelola secara serius.  

    “Contohnya beras, antara produksi beras dengan perdagangan beda (data), belum lagi dengan Bulog. Jadi, Itu pekerjaan besar dan sedang kita tata,” lanjutnya. 

    Satu Data Indonesia merupakan kebijakan kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), kehadiran Perpres ini juga untuk mempermudah akses dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Yakni melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. **

    Berita Terkait

    Beredar! Disinformasi Soal Aturan Pajak Sepeda

    Kabar pengenaan pajak sepeda oleh Kementerian Perhubungan RI beredar di media sosial. Faktanya, Juru bicara Kementerian Perhubungan RI, Adit Selengkapnya

    Satu Data Penanganan Pandemi Awal Inisiasi Bangun Interoperablitas Data Pemerintah

    Pemerintah berupaya menyatukan data penanganan pandemi Covid-19. Kesatuan data itu menjadi kunci untuk memutus mata rantai penyebaran pandem Selengkapnya

    Kelola Data Pribadi, Tiap Institusi Perlu Miliki Data Protection Officer

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menilai, persoalan perlindungan dat Selengkapnya

    Lewat Bimtek Daring, Kominfo Sertifikasi Nelayan dan ABK

    Nelayan dan anak buah kapal penangkap ikan di Sulawesi Utara mendapatkan Sertifikat Jarak Jangkau Jauh (LRC), setelah mengikuti Bimbingan da Selengkapnya