FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    23 07-2019

    1442

    Kominfo Minta Masyarakat Tak Resah Soal Pengaturan IMEI

    Kategori Berita Kominfo | mth

    Jakarta, Kominfo – Rencana pemberlakuan kebijakan pairing International Mobile Equipment Identity (IMEI) dengan Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) atau nomor ponsel mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta masyarakat tak perlu resah.

    Tiga kementerian yaitu Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, merencanakan akan menerbitkan peraturan yang populer disebut sebagai aturan tentang IMEI pada Agustus mendatang.

    Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo, Ismail menjelaskan, ada banyak persepsi yang keliru soal pengaturan IMEI di kalangan masyarakat. Namun, Ismail menegaskan tak perlu resah karena kebijakan itu.

    “Ini perlu penjelasan ya, meluruskan mungkin beberapa persepsi yang kurang tepat di masyarakat sekarang. Jangan ada resah dan gelisah, karena kebijakan yang akan diterbitkan oleh tiga kementerian itu, tidak akan berlaku surut ke belakang. Jadi peraturan ini berlakunya ke depan,” kata Dirjen Ismail melalui Program Toktok Kominfo di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

    Menurut Dirjen Ismail, ponsel atau gawai yang dimiliki masyarakat saat ini, tidak menjadi target untuk pemberlakuan regulasi tersebut. ""Sehingga, bagi siapapun masyarakat yang sudah membeli ponsel saat ini, tidak akan terkena dampak dari peraturan tersebut," ungkapnya.

    Bukan Diputihkan

    Penerapan aturan mengenai IMEI ini, lanjut Ismail, hanya berlaku pada gawai yang dibeli atau dimiliki masyarakat ketika regulasi itu diterbitkan.“Jadi, kalau ada pemberlakuan peraturan nanti, maka pemberlakuannya berlaku ke depan untuk ponsel yang akan dibeli. Kalau yang sekarang, yang sudah dibeli, sudah digunakan, dioperasikan ini tidak terkena dampak dari peraturan ini,” jelasnya.

    Dirjen Ismail menegaskan gawai yang sudah dibeli, digunakandan dioperasikan oleh masyarakat tidak berarti diputihkan. "Kalau diputihkan itu kan sesuatunya yang bukan putih jadi putih. Peraturan ini masa berlakunya tidak surut, tapi berlaku ke depan," tandasnya.

    Pengaturan mengenai IMEI di Indonesia ini akan diterbitkan dan mulai berlaku tepat pada peringatan HUT RI ke-74, yakni pada tanggal 17 Agustus 2019. Tiga kementerian melakukan pengaturan seusai dengan wewenang masing-masing dengan sinergis.

    Tok Tok Kominfo bisa bisa diakses dari akun media sosial Kementerian Kominfo,Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo.**

    Berita Terkait

    Kominfo Ajak Masyarakat Saksikan Pembukaan PON Papua di TV dan Medsos

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan siaran langsung Selengkapnya

    Kominfo Bekali Profesional dengan Kemampuan Data Science

    Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Balitbang SDM Kementerian Kominfo, Hedi M. Idris menyatakan pembekalan itu ditujukan untuk Selengkapnya

    Menkominfo: Pemerintah Segerakan Vaksinasi Ibu Hamil

    Pemerintah memastikan ibu hamil mendapatkan proteksi lebih agar terhindar dari risiko terpapar dan kematian akibat COVID-19. Upaya tersebut Selengkapnya

    Jelajahi Museum di Tengah Pandemi, Kominfo Ajak Masyarakat Virtual Tourism

    Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan penggunaan media sosial dinilai dapat meningkatkan minat berwisata secara virtual di teng Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA