Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja dengan Anti-Fraud

Jakarta, Kominfo - Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti menilai pencegahan kecurangan atau fraud akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga.

"Dengan adanya komitmen Anti Fraud atau kecurangan dari seluruh Jajaran BAKTI maka kinerja BAKTI terus meningkat dan menjaga akuntabilitas," ujarnya dalam Sosialisasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anti-Fraud di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (31/07/19).

Menurut Sekjen Niken, kecurangan atau fraud dapat terjadi karena adanya niat pelaku, kesempatan dan dukungan ekosistem. "Fraud atau kecurangan pada intinya disebabkan karena ada Niat, kesempatan dan ekosistem," ungkapnya.

Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menyampaikan kegiatan sosialisasi ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola organisasi yang bersih dan terbuka. "Sebagai bentuk penegakan integritas dan nilai etika di seluruh lingkungan BAKTI," tandasnya. 

Melalui Satuan Pemeriksaan Intern (SPI), BAKTI berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap risiko Fraud atau kecurangan di lingkungan BAKTI Kominfo.

"Penyelenggaraan Kebijakan Pengendalian Kecurangan (Anti Fraud) sebagai salah satu bentuk pengendalian intern terhadap kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan," tambah Anang. 

Menurut Dirut Anang latif, BAKTI telah menyelenggarakan beberapa program yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian intern. 

"Ada sistem e-Katalog dan e-Purchasing sebagai bentuk efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pencegahan korupsi," ungkapnya. 

Selain itu, penggunaan sistem ARIBA SAP (Systems, Applications, Products in Data Processing) juga mendukung transaksi elektronik (e-commerce) melalui internet yang terjamin keamanan informasi. "Ada juga Piagam Audit SPI (Satuan Pemeriksaan Intern) serta penandatangan Pakta Integritas bagi seluruh karyawan BAKTI untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akutabel," jelasnya. 

Kegiatan sosialisasi dihadiri narasumber Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Doddy Setiadi,  Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Ikak Gayuh Patriastomo, serta Kepala Pemeriksaan Direktorat Gratifikasi KPK, Dion Hardika Sumarto. Kegiatan diikuti jajaran direksi dan seluruh karyawan BLU BAKTI di Jakarta dan wilayah kerja Surabaya. 

Pakta Anti-Fraud

Dion Hardika Sumarto menyampaikan gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Oleh karena itu, ia mendorong setiap lembaga dapat mengembangkan Whistle Blowing System (WBS). "Prinsip WBS adalah rahasia, mudah dan cepat. Tertama profesionalitas dalam pengelolaan dan monitoring," tuturnya. 

Sementara itu, dalam proses pengadaan, Ikak Gayuh Patriastomo dari LKPP menekankan beberapa isu penting yang menjadi bagian dari pengelolaan pengadaan yang baik. "Ada aspek yang perlu diperhatikan mulai daro pengorganisasian, integritas dan kapabilitas pengelola serta pengawasan efektif dan platfom yang terpercaya," ungkapnya. 

Irjen Kementerian Kominfo, Doddy Setiadi menyampaikan bahwa pencegahan fraud harus menjadi upaya terintegrasi. Ia menyebutnya sebagai fraud triangle.  "Pertama, memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan. Kedua, menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhan. Dan, ketiga, mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atas tindak kecurangan," jelasnya.

Pada akhir acara dilakukan penanda tanganan Pakta Integritas atau Lembar Komitmen Anti-Fraud oleh seluruh karyawan BAKTI Kominfo.