FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    01 08-2019

    196

    Pemerintah Gandeng Swasta dan Pemda Optimalkan Dana Penelitian

    KategoriBerita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah menyiapkan sejumlah alokasi anggaran dana penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. 

    "Namun, apabila dilihat lebih detail lagi, hanya 43,7% dari anggaran dana penelitian yang digunakan untuk penelitian sedangkan sisanya dipakai untuk operasional yang menunjang penelitian. Jadi, anggaran penelitian di Indonesia belum optimal untuk penelitian itu sendiri," kata Menkeu dalam Acara Katadata Forum bertema "Mencari Model Pengelolaan Dana & Pengorganisasian Riset untuk Indonesia", di Soehana Hall The Energy Building, Jakarta Selatan, Rabu (31/07/2019).

    Menkeu Sri Mulyani mengharapkan adanya ekosistem yang dibentuk pemerintah pusat, daerah dan swasta untuk membuat penelitian tidak menghabiskan anggaran yang terlalu besar.

    "Saya berharap dari (forum) sini bisa memikirkan ekosistem share services  antara pemerintah dengan pemda (pemerintah daerah) dan swasta mungkin dilakukan dimana kondisi teknologi sudah memungkinkan sehingga tiap penelitian tidak mulai dari nol. Jadi, anggarannya bisa ditujukan benar-benar untuk penelitian. Kita harus memikirkan apakah ada infrastruktur yang dapat dishare sehingga tidak memakan anggaran riset yang terlalu besar," ungkapnya. 

    Permasalahan lain, menurut Sri Mulyani adalah tingkat akuntabilitas pertanggungjawaban dana riset. Menurut Menkeu, peneliti kerap menyampaikan sulitnya melakukan penelitian sembari memikirkan laporan pertanggungjawaban.

    "Mungkin universitas dapat membantu para peneliti dengan menyediakan riset serviced provider sehingga peneliti dapat fokus melakukan penelitian namun secara administrasi penunjang akuntabilitas tetap dapat dilakukan," katanya. 

    Selain itu, saat ini ungkap Menkeu, kontribusi terbesar riset utamanya dari pemerintah sedangkan swasta hanya berkontribusi sebesar 10%."Sedangkan apabila sebuah riset dilakukan oleh swasta biasanya dapat memberikan hasil atau solusi yang lebih nyata," tandasnya.

    Oleh karena itu, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 mengeluarkan insentif yang disebut super deductive tax. Peraturan ini, apabila perusahaan melakukan penelitian atau memberikan pelatihan vokasi maka perusahaan tersebut akan mendapatkan insentif dua sampai tiga kali lipat.

    Berita Terkait

    Pemerintah Minta Korban Karhutla Manfaatkan Pos Kesehatan

    Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Provinsi Riau, Jambi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selengkapnya

    Pemerintah Dorong Desa Bawomataluo Nias Jadi Warisan Dunia UNESCO

    Pemerintah dan Panitia Pusat Sail Nias 2019 berencana mengajukan desa tradisional Bawomataluo di Kabupaten Nias Selatan menjadi warisan duni Selengkapnya

    Pemerintah Nyatakan Akan Terus Tindak Tegas Pelaku Karhutla

    Pemerintah menyatakan akan terus melanjutkan penegakan hukum yang keras serta tegas kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indones Selengkapnya

    Gema 100 Juta Telur, Tingkatkan Konsumsi Pangan Hewani dan Perbaikan Gizi

    Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi pangan hewani serta memperbaiki gizi anak sekolah dan santri. Pasalnya, Indonesia masih memiliki a Selengkapnya