Wujudkan Masyarakat 5.0, Reformasi Birokrasi Jadi Tuntutan

Jakarta, Kominfo - Proses mengadopsi Revolusi Industri 4.0 menuju Masyarakat 5.0 menuntut pilar baru. Tidak hanya hanya di bidang pendidikan dan ekonomi/pembangunan, juga pemerintahan.

Demikian disampaikan Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho, dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Evaluasi Reformasi Birokrasi", yang berlangsung di Ruang Auditorium Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Yanuar menjelaskan, dalam pidato sebagai presiden terpilih di SICC Sentul, Jabar, yang mengambil tema “Visi Indonesia”, pada 14 Juli 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan, “Kita akan memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Pemerintah akan mengidentifikasi, akan memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia. Kita akan mengelola talenta -talenta yang hebat, yang bisa membawa negara ini bersaing secara global.”

Untuk  mewujudkan itu, Yanuar mengungkapkan, pemerintah selama lima tahun lalu telah mempersiapkan sejumlah hal. Kementerian PAN-RB, dalam hal ini, sambung dia, berperan sebagai koordinator dalam mengelar Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik. 

“Harapannya, melalui itu tercipta pemerintah bersih, terbuka, transparan, hemat, efisien, efektif, bebas korupsi, cerdas. Saat ini perpres sudah muncul, yakni Perpres 39. Tanda keberhasilan SPBE bukan paa berapa banyaknya aplikasi dibuat, tapi manfaatnya bagi publik. Yang jadi indikator pemerintah di dalam digital ini bukan otomatisasi, tapi lebih dekat dengan masyarakat, sehingga trust terbangun. Jadi tembok tebal masa lalu, dihancurkan di zaman digital,” paparnya.

Mengenai urgensi reformasi birokrasi, Yanuar mengulang tiga arahan Presiden Jokowi. Yakni, pertama, melakukan exercise dan redistribusi ASN untuk memperluas akses layanan publik sampai ke pelosok tanah air. Kedua, memperbaiki peringkat Indeks Efektivitas Pemerintah untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dan ketiga, memperkuat rekrutmen ASN serta seleksi JPT berbasis sistem merit, serta tidak boleh lagi ada jual beli jabatan dan pengangkatan tenaga honorer tanpa tes. 

Hadir pula sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini, antara lain, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto.