FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    08 08-2019

    394

    Beredar Hoaks Pemerintah Cabut PP Pendirian Rumah Ibadah

    Kategori Berita Kementerian | mth

    Jakarta, Kominfo – Sebuah unggahan di media sosial menarasikan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri akan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) terkait rumah ibadah. PP yang dimaksud Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

    Unggahan itu juga disertai narasi bahwa, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersepakat untuk mencabut peraturan tersebut.

    Plt Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu mengatakan, kabar yang beredar tersebut merupakan kabar bohong. Bahkan Menag Lukman Hakim telah membantahnya.

    “Setelah kami telusuri lebih lanjut, faktanya Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menegaskan takkan mencabut peraturan itu. Jadi, itu hoaks,” kata Ferdinandus di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

    Lukman Hakim, kata Ferdinandus, menjelaskan bahwa peraturan tentang pendirian rumah ibadah tetap diperlukan untuk mencegah adanya hukum rimba.

    Bahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kemendagri memberikan kesempatan bagi tokoh agama maupun masyarakat untuk memberikan masukan terkait peraturan tersebut.

    “Justru pihaknya terbuka terhadap masukan masyarakat, tujuannya demi penyempurnaan aturan tersebut,” imbuhnya

    Berikut rincian lengkap laporan isu hoaks harian tanggal 8 Agustus 2019 dari Tim AIS Kementerian Kominfo:

    1. Listrik Padam di Jabar, Banten dan DKI karena Gempa

    2. Penampakan Singa Berwarna Hitam yang Menghebohkan

    3. KTP Muhammad Bin Loco

    4. Surat Edaran Pemadaman Listrik di Pondok Kopi, Bintara dan Penggilingan

    5. Pencabutan Peraturan Pendirian Rumah Ibadah

    6. Video HRS Pimpin Doa Pemakaman Mbah Moen

    7. Foto Pekerja SUTET Setelah Peristiwa Mati Listrik Jakarta-Jabar-Banten

    8. Inilah Hasil Polling Resmi Situng Yang Disaksikan Langsung Oleh Rezim

    9. Pasangan Kakek Nenek Meninggal di Mekkah Saat Menjalankan Ibadah Haji. **

    Berita Terkait

    Berdampak Ekonomis, Pemerintah-DPR Sepakat RUU PDP Masuk Prolegnas 2020

    Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Komisi I DPR RI, sepakat memasukkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Selengkapnya

    Pranata Humas, Salah Satu Solusi Penyederhanaan Birokrasi

    Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan birokrasi membuat kedudukan Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) ke depan makin stra Selengkapnya

    PP PSTE Beri Dasar Hukum Kuat Pemerintah Kejar Pelanggar di Luar Negeri

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan Peraturan Pemerintah No Selengkapnya

    Pemerintah Butuh Jaringan Komunikasi Terintegrasi

    Pemerintah membutuhkan jaringan radio komunikasi yang terintegrasi dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu alokasi frekuensi radio, model Selengkapnya