FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    16 08-2019

    180

    Pemindahan Ibu Kota Untuk Pacu Pemerataan dan Keadilan di Luar Pulau Jawa

    KategoriBerita Pemerintahan | mth
    Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 beserta Nota Keuangannya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019) siang.

    Menurut Presiden, selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa.  Apabila kita membiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.

    “Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa,” kata Presiden.

    Ibu kota baru, lanjut Presiden, dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru terbarukan, dan tidak bergantung kepada energi fosil.

    Mengenai dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, Kepala Negara menegaskan, akan sekecil mungkin menggunakan APBN. “Kita dorong partisipasi swasta, partisipasi BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha atau  KPBU,” tegas Presiden.

    Sebelumnya saat enyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019 di hadapan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (16/8/2019) pagi, Presiden menyampaikan permohonan izin untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta.

    “Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Presiden Jokowi.

    Pernyataan Presiden itu langsung disambut tepuk tangan panjang dari para peserta sidang yang memenuhi Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPD/DPR RI, Jakarta, sebagian bahkan berdiri memberikan aplaus panjang.

    Presiden menegaskan, Ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. “Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” tegasnya. 

    Berita Terkait

    Selesai Akhir 2021, Pemerintah Pastikan Bandara di Kediri Mulai Dibangun Awal 2020

    Pemerintah merencanakan akan memulai pembangunan bandar udara (bandara) di Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada awal tahun 2020, dan diharapkan Selengkapnya

    Bersama Masyarakat Papua Sepakat Akhiri Ketegangan di Papua dan Papua Barat

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bersama dengan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat sepakat untuk mengakhir Selengkapnya

    Mendagri: Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Papua Tetap Berjalan

    Meskipun dalam beberapa hari terakhir marak terjadi aksi unjuk rasa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan sistem pemerin Selengkapnya

    Ibu Kota Negara Pindah ke Wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara

    Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta. Menurut Presiden, ibu kota baru negara Indon Selengkapnya