Presiden Inginkan Langkah Perubahan Nyata di 5 Industri Prioritas

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo mengemukakan, peta jalan penerapan industri 4.0 yang diluncurkan April 2018 lalu diperlukan  agar langkah-langkah menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat terutama datangnya revolusi industri jilid ke-4 betul-betul jelas, terukur, terintegrasi.

“Saya tekankan menuju ke negara industri yang tangguh kita harus berani berubah, berani melakukan berbagai lompatan dan langkah-langkah terobosan,” kata Presiden saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Terbatas mengenai Percepatan Peta Jalan Penerapan Industri 4.0, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (03/09/2019) siang.

Terobosan-terobosan itu, menurut Presiden, dimulai dari perbaikan regulasi yang tidak sinkron, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, membangun ekosistem inovasi industri yang baik, peningkatan insentif-insentif untuk investasi di bidang teknologi, kemudian juga mendesain ulang zona-zona industri sampai dengan perbaikan alur aliran bahan materialnya.

Presiden Jokowi juga menyampaikan keinginannya agar langkah-langkah perubahan harus betul-betul nyata terutama di 5 sektor industri prioritas yang sudah sering kita bicarakan, yaitu di industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri kimia, dan industri elektronik.

Presiden meyakini, kalau kita konsentrasi memperbaiki struktur industri nasional kita sehingga makin kuat dan dalam, maka kita akan mampu meningkatkan PDB secara signifikan.

“Terutama dalam mendorong peningkatan ekspor dan investasi, dan juga tidak kalah pentingnya peningkatan lapangan pekerjaan baru yang bisa menampung lebih banyak lagi tenaga-tenaga kerja yang ada di negara kita,” sambung Presiden.

Sebelumnya Presiden menyampaikan, dalam rapat terbatas itu ia ingin mendengar laporan implementasi dari Peta Jalan untuk Industri 4.0.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Mendag Enggartiasto Lukita, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M. Nasir, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.