Lantik Dirjen IKP, Menkominfo Minta Tingkatkan Kecepatan Berkomunikasi

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melantik Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Pelantikan itu berlangsung di Ruang Serbaguna Ruang  Ruslan Abdulgani Gedung Utama Kemkominfo, Jakarta, Jumat (06/09/2019). 

Usai prosesi pelantikan, Menteri Rudiantara meminta Dirjen IKP yang baru dilantik untuk meningkatkan kecepatan berkomunikasi kepada publik. "Tantangan  bagi kita ke depan makin berat, kembali masalah kecepatan. Dirjen IKP harus memimpin kecepatan berkomunikasi," harapnya.

Menteri Kominfo menjelaskan proses pelantikan yang telah berlangsung menunjukkan bagaimana pemerintah bekerja dengan cepat. "Acara pelantikan yang rekor, karena kita harus bekerja cepat, karena pemerintah harus bekerja cepat," ungkapnya. 

Menteri Rudiantara mennggambarkan jenjang komunikasi antara pengambilan keputusan strategis dengan waktu lembaga untuk mengomunikasikan kepada publik tidak bisa bisa berlangsung simultan. "Karena pengambilan keputusan secara strategis biasanya ada rapat-rapat di Istana, rapat kabinet terbatas, rapat intern, semua mengambiil keputusan. Dan itu biasanya kemana-mana dulu, baru ke Kominfo," tuturnya.

Kondisi itu, menurut Menteri Rudiantara menjadi tantangan tersendiri dalam berkomunikasi kepada publik. "Ini menjadi tantangan sendiri bagi kita bagaiama mendekatan diri dalam proses kepada publik.  Kita harus proaktif berkomunikasi, sekarang kadang-kadang kita reaktif," ungkapnya.

Padahal, pemerintah menurut Menteri Kominfo memiliki kemampuan untuk membuat agenda setting dengan perangkat dan infrastruktur yang dimiliki. Meski lebih sering terkendala birokrasi yang ada.

"Kita harusnya setting agenda, karena sesungguhnya pemerintah mempunyai infrastruktur, pemerintah mempunyai alat untuk melakuan agenda setting. Tapi kadang-kadang kita kita terbelit, terjerat oleh sistem yang kita buat sendiri. Sistem yang ada di sini, sistem birokrasi kita," tuutrnya.

Oleh karena itu, Menteri Rudiantara meminta secara khusus kepada Dirjen IKP yang baru dilantik untuk membuat cara baru yang efisien dan efektif.  "Jadi Prof Widodo, bongkar itu semua pola pikir yang kepanjangan, kita harus bermain dalam koridor aturan yang ada, tapi cara eksekusinya kita harus mencari cara baru," ungkapnya.

Menteri Rudiantara menyatakan apresiasi atas bergabungnya Widodo Muktiyo ke Kementerian Kominfo. "Alhamdulillah kita mendapatkan pejabat Dirjen IKP yang saat ini lowong. Dan alhamdulillah menambah jumlah profesor di Kominfo. Setidaknya dalam kadar intelektualitas sudah jauh dari kita-kita," ungkapnya.

Menteri Kominfo menambahkan terpilihnya dua pejabat eselon 1 melalui lelang jabatan itu tentunya ditetapkan melalui Tim penilai akhir (TPA). “Yang terlibat bukan saya saja, taip Presiden, Wakil Presiden, MenPANRB, BKN. Melalui penelusuran latar belakang tersebut, pengalaman dan kinerjanya,” jelasnya.

Secara khusus, Menteri Rudiantara mendorong untuk melakukan perubahan. "Jangan sungkan untuk berbuat sesuat yang lebih baik. Aturan yang buat ya kita-kita juga. Jadi kalau ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih cepat, lebih efektif, caranya lebih efisien, just do it.  Kita akan ubah aturan yang sekarang," tandas Menteri Rudiantara.

Widodo Muktiyo merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Sebelas Maret. DIkukuhkan menjadi Guru Besar UNS ke-179 dan Guru Besar ke-5 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNS. Pidato pengukuhannya ketika itu mengangkat judul “Pentingnya Peran Negara Menjaga Keseimbangan Media dalam Tarikan Kepentingan Kapitalis dengan Publik”. 

Pria kelahiran Klaten tahun 1964 itu merupakan alumnus Ilmu Komunikasi FISIP UGM, Fakultas Ekonomi UII dan Alumnus OATS di Osaka Jepang. Sejak tahun 1987 menjadi staf pengajar di Ilmu Komunikasi FISIP UNS.  Tahun 2003 diangkat menjadi Staf Ahli Rektor UNS di Bidang Komunikasi dan Public Relations.  Pada 1999 merintis berdirinya Perhimpunan Hubungan Masyarakat (PERHUMAS) di Solo. Dan tahun 2001 mendirikan Media Watch Surakarta (MWS).

Beberapa buku yang pernah ditulis diantaranya adalah Pengantar Ilmu Komunikasi (1992), Ekonomi Pembangunan (1994) dan Bagaimana Cara Menjual dan Membangun Citra (2004). Sejak tahun 2001 menjadi pengisi rubrik Konsultasi Marketing dan Public Relations di Harian Jawa Pos Radar Jogja dan juga pengisi rubrik Konsultasi Etika dan Komunikasi Bisnis di Harian Solopos.