FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    18 10-2019

    104

    Sinergitas Tiga Kementerian Lindungi Konsumen dan Industri Telepon Seluler

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    - (AYH)

    Jakarta, Kominfo - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menandatangani peraturan tiga menteri terkait identifikasi kode identitas perangkat telekomunikasi (International Mobile Equipment Identity/IMEI). Penandatanganan tersebut berlangsung di Kementerian Perindustrian, Jakarta, hari ini, Jumat (18/10/2019).

    “Untuk melindungi konsumen telepon seluler, Kementerian Perdagangan akan mendukung dari sisi perlindungan konsumen melalui pengaturan terkait kewajiban label dalam bahasa Indonesia, layanan purna jual, serta kartu jaminan. Dimana para pelaku usaha telepon seluler wajib mencantumkan nomor IMEI pada label dalam kemasan dan juga wajib menjamin bahwa telepon seluler yang diperdagangkan memiliki nomor IMEI yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Mendag.

    Peraturan yang akan berlaku enam bulan sejak ditandatangani ini, diharapkan nantinya juga akan melindungi negara dari kerugian yang dialami akibat maraknya peredaran telepon seluler ilegal. Kerugian tersebut dikarenakan telepon seluler ilegal tidak melaksanakan kewajiban pajak yang telah ditetapkan.

    Selain itu, peredaran telepon seluler ilegal juga melemahkan pertumbuhan industri dalam negeri. Kemendag akan melakukan perubahan terhadap dua Peraturan Menteri Perdagangan, yaitu Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Layanan Purna Jual dan Kartu Jaminan, serta lampiran Permendag Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label.

    Nantinya, melalui perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019, pelaku usaha wajib mencantumkan dalam kartu jaminan bahwa IMEI produk telepon seluler miliknya telah terdaftar sesuai ketentuan. Sedangkan, melalui perubahan lampiran Permendag Nomor 71 Tahun 2015, para pelaku usaha diwajibkan mencantumkan nomor IMEI di dalam label.

    “Dengan ditandatanganinya peraturan ini, konsumen akan terlindungi dan terhindar dari produk telepon seluler ilegal, sekaligus meningkatkan pendapatan negara melalui perolehan pajak dari industri telepon seluler. Selain itu, peraturan ini juga akan memberikan dampak positif bagi pengembangan industri telepon seluler di Indonesia,” pungkas Mendag.

    Berita Terkait

    SNIK Indonesia 2018, Tingkatkan Kesejahteraan Lewat Peningkatan Inklusi Keuangan

    Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan serta kemiskinan ditemp Selengkapnya

    Pemberlakuan SNI Wajib Lindungi Industri dan Konsumen

    Pemerintah menerapkan kebijakan non-tarif atau Non-Tariff Measures (NTM) agar dapat memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap investas Selengkapnya

    Pemerintah Ajak Pelaku Usaha Lindungi Konsumen dengan Patuhi Kewajiban Purnajual

    Pemerintah mengajak para pelaku usaha meningkatkan perlindungan konsumen. Salah satunya dengan mematuhi kewajiban pendaftaran petunjuk pengg Selengkapnya

    Di Amerika Serikat, Kementerian PANRB Sampaikan Reformasi Pelayanan Publik Indonesia

    Reformasi pelayanan publik di Indonesia telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Selengkapnya