FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    18 10-2019

    461

    Pemerintah Butuh Jaringan Komunikasi Terintegrasi

    Kategori Berita Kementerian | mth

    Jakarta, Kominfo - Pemerintah membutuhkan jaringan radio komunikasi yang terintegrasi dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu alokasi frekuensi radio, model teknologi, dan tata kelola Government Radio Network (GRN) atau jaringan komunikasi terintegrasi berbasis frekuensi radio yang dikelola pemerintah.

    Demikian disampaikan Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kemkominfo Denny Setiawan yang diwakili Kasubdit Harmonisasi Arifah dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) membahas GRN, Jumat (18/10/2019). “GRN dapat digunakan secara bersama oleh berbagai instansi,” katanya.

    Menurut Arifah, dengan GRN, pemerintah dapat menggelar jaringan yang digunakan secara bersama dan terintegrasi oleh banyak instansi pemerintah pada skala cakupan yang dibutuhkan, sehingga dapat mendukung terwujudnya sinergi dan efisiensi nasional.

    Arifah juga mengingatkan spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Para narasumber dalam FGD GRN adalah Adis Alifiawan, M Ridwan Effendi, Nonot Harsono, Oka Prawira Putra. Mereka menyampaikan beberapa hal tentang kandidat spektrum frekuensi radio untuk Broadband GRN, model GRN, regulasi yang terkait dengan GRN dan gambaran implementasi GRN secara global.

    Paparan narasumber dilanjutkan dengan diskusi bersama perwakilan Kemenkopolhukam, Bappenas, Kemenkominfo, Kemhan, KPK, Polri, dan Mabes AD. Dalam diskusi para peserta sangat antusias bila GRN dapat diimplementasikan dengan mengutamakan keamanan dan kemandirian.

    FGD GRN menjadi langkah awal menyusun konsep yang komprehensif. Saat ini, Direktorat Penataan sedang mengusulkan GRN dalam Renstra 2020-2024 yang akan menjadi bagian jaringan intra pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

    Berita Terkait

    Sikapi Sebaran Hoaks, Pemerintah Bentuk Pusat Informasi dan Komunikasi Penanganan Dampak Virus Corona

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyepakati pembentukan pusat informasi dan komunikasi penanganan dampak Novel Coronaviru Selengkapnya

    Pemerintah dan DPR Sudah Siap Bahas RUU PDP

    Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah siap membahas Rancangan Undang--Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Kementerian Komunik Selengkapnya

    Kominfo dan BUMN Tingkatkan Konektivitas Internet di 5 Destinasi Super Prioritas

    Koordinasi dan sinergitas menjadi perhatian utama pemerintah dalam pengembangan pariwisata pada 5 Destinasi Super Prioritas. Menteri Komuni Selengkapnya

    Kunjungi NTT, Menkominfo: Pemerintah Fokus Bangun Konektivitas Menuju Indonesia Digital Nation

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meresmikan pemasangan internet berkecepatan tinggi atau high throughput satellites (HTS) Selengkapnya