FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    30 10-2019

    217

    Lindungi Masyarakat, Kominfo Akan Sempurnakan Aturan Registrasi Kartu Prabayar

    Kategori Berita Kementerian | doni003
    Plt. Direktur Pengendalian PPI Kementerian Kominfo Sabirin Mochtar menyampaikan sambutan pembukaan sekaligus membuka secara resmi acara pada diskusi publik, di UGM, Yogyakarta, Selasa (29/10/2019).

    Yogyakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mempersiapkan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Langkah itu dilakukan agar Kementerian Kominfo optimal dalam mengendalikan peredaran data pribadi berupa NIK maupun nomor KK guna melindungi masyarakat dari potensi penipuan atau penyalahgunaan data pribadi.

    Menurut Plt. Direktur Pengendalian Ditjen Penyelenggaraan dan Pengendalian Informatika Kementerian Kominfo, Sabirin Mochtar salah satu alternatif yang dibahas adalah kemungkinan penghilangan opsi registrasi mandiri. 

    "Artinya registrasi kartu perdana hanya dapat dilakukan melalui gerai atau mitra. (Hal itu) Untuk menjamin saya adalah saya, karena selama melalui mekanisme saat registrasi kita tidak bisa mengetahui siapa yang mendaftar. Apakah benar saya adalah saya?” paparnya dalam Diskusi Publik “Bahaya Penipuan Online di Era Digital” di Auditorium Mandiri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Selasa (29/10/2019).

    Sabirin menyatakan, saat ini hampir setiap layanan menggunakan data NIK dan KK. "Setiap masyarakat yang mendaftar BPJS tetap diminta nomor KK/NIK, mengapply kartu kredit harus ada NIK dan KK, mendaftar sebagai pelajar atau yang terkait dengan pendidikan juga harus melampirkan KK," katanya.

    Jika diberikan kepada orang yang tak berhak atau diperlihatkan ke sebarang orang, tentu saja akan membawa potensi adanya data yang beredar tersebut dapat digunakan untuk penipuan. “Data sudah beredar kemana-mana yang selanjutnya kartu aktif yang telah diperjualbelikan digunakan oknum untuk tindak penipuan dan sebagainya,” tandasnya.

    Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisipol UGM Wawan Mas'udi mengatakan bahwa perkembangan masyarakat digital membawa banyak sekali konsekuensi. "Dari yang sangat positif namun dalam waktu bersamaan membawa pada dimensi-dimensi negatif. Namun, kita harus mengoptimalkan yang positif," ajaknya.

    Acara itu juga menghadirkan pembicara dari Komite Regulasi Telekomunikasi BRTI, I Ketut Prihadi Kresna. Selain itu juga Asdep Telekomunikasi dan Informatika Kemenpolhukam RI, Sigit Priyono dan Sekjen ATSI Marwan O Baasir. (DPS/PS)

    Berita Terkait

    Pusdiklat Kominfo Terima 2 Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah

    Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima sertifikat akreditas lembaga diklat dari Lembaga Administrasi Selengkapnya

    Dukung Visi Indonesia Maju, Kominfo Perankan Tugas Pemerataan Informasi dan Infrastruktur TIK

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan Kebijakan Strategis Kementerian Kominfo pada periode 2020-2024 Mendukung 5 (Li Selengkapnya

    Sukseskan Program Kominfo, Sekjen Apresiasi Dharma Wanita

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengucapkan terima kasih kepada para istri Aparatur Sip Selengkapnya

    Kolaborasi Kominfo dan Kemdikbud untuk Diseminasi Konten Kebahasaan

    Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyepakati sinergi dalam diseminasi konten kebahasaan. Selengkapnya